Bisnis.com, BALIKPAPAN - Para pimpinan daerah di Pulau Kalimantan beramai-ramai mengungkapkan keluhannya mengenai kondisi kelistrikan di wilayahnya masing-masing yang hingga saat ini masih seringkali mengalami byar pett.
Keluhan ini disampaikan oleh beberapa gubernur di wilayah Kalimantan pada acara Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi 2016 bersama Kementerian ESDM dan KPK yang diselenggarakan hari ini Rabu (6/4/2016) di Balikpapan.
"Masyarakat di daerah penghasil migas ini mengalami ketidakadilan sejak lama dalam menikmati listrik dan BBM. Bagaimana kami tidak iri dengan masyarakat di Jawa yang listriknya sudah bagus," tutur Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Rabu (6/4/2016).
Dia mengatakan hingga saat ini masih banyak desa-desa yang belum menikmati listrik di daerahnya. Sekarang ini rasio elektrifikasi di Kaltara saja hanya mencapai 88%.
Padahal, Kalimantan Utara memiliki sumber daya air yang bisa dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik. Namun, lamanya perizinan justru menghambat percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik.
Persoalan listrik pun dikeluhkan oleh pimpinan daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kedua provinsi itu memiliki rasio elektrifikasi masing-masing baru mencapai 70% dan sekitar 80%.
Sama halnya dengan wilayah Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Barat M. Zeet Hamdy Assovie mengatakan hingga saat ini rasio elektrifikasi di Kalbar baru mencapai 50%.
"Berarti ada 50% masyarakat Kalbar yang sejak lahir sampai meninggal dunia tidak pernah merasakan listrik. Bapak-bapak dari kementerian bisa menyaksikan setiap rumah tangga di sana itu punya genset," tuturnya.
Dia berpendapat rasio elektrifikasi yang rendah ini diakibatkan oleh sikap pemerintah yang tidak bisa konsisten untuk memajukan kelistrikan di daerah bersama-sama.
Kalimantan Barat, kata dia, menyimpan potensi uranium yang tidak sedikit. Namun hingga saat ini pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pun belum juga dapat direalisasikan.
"Masyarakat di perbatasan itu kebutuhannya dipasok oleh Malaysia. Jadi di mana kedaulatan energi kita selama ini?" tukas Hamdy.
