Bisnis.com, MEDAN - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan mengusulkan pemerintah daerah merumuskan dan menerapkan formulasi penghitungan tarif angkutan, menyusul keputusan Kementerian Perhubungan untuk menurunkan tarif angkutan ekonomi pada 7 April 2016.
Wakil Sekretaris Organda Medan Jaya Sinaga menuturkan, pemda harus menetapkan formulasi khusus tersebut agar tak lagi sibuk mengadakan pertemuan dengan pihaknya ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan atau diturunkan.
"Kalau sekarang kan prosesnya susah, karena harus menunggu Pemko Medan mengeluarkan surat keputusan. SK itu juga bisa diterbitkan kalau sudah melakukan pertemuan dengan kami. Jadi, ke depan, kami kira pemko bisa merumuskan formulasi khusus saja, kalau naik BBM berapa, tarif angkutan naik berapa, dan sebaliknya," papar Jaya, Senin (4/4/2016).
Selain dengan Organda, pemda pun harus mendiskusikan rencana penurunan tarif bersama dengan DPRD dan YLKI.
Terkait dengan rencana penurunan tarif, Jaya menuturkan, di daerah pemda juga harus mempertimbangkan komponen tarif lainnya, seperti harga suku cadang dan biaya perawatan. Tak hanya itu, ada pula retribusi daerah dan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan pengusaha angkutan umum.
"Ini betul-betul harus dikaji dulu. Bahkan saat ini, untuk rata-rata ongkos estafet per 10 km yang sebelumnya Rp5.200, penumpang di Medan sudah membayar Rp5.000 Realisasi di lapangannya sudah menurun kok. Kami siap mengkaji kembali penurunan," tambah Jaya.
Dia menyebutkan, saat ini untuk menentukan tarif angkutan umum di Medan perlu mempertimbangkan 52 komponen selain penurunan harga BBM. Adapun komponen lain seperti harga suku cadang dan biaya perawatan belum turun.
