Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengimplementasikan sistem perdagangan elektronik (e-commerce) untuk menjaga stabilisasi harga pangan produk pertanian dan laju inflasi tanpa membebani petani maupun konsumen.
Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretaris Menko Perekonomian mengatakan dengan e-commerce akan ada pemangkasan rantai distribusi perdagangan yang selama ini justru menjadi celah aksi ambil untung di tingkat pedagang perantara seperti tengkulak.
“Kebanyakan di wilayah kita, petani tidak mempunyai posisi tawar yang kuat. Pada saat harga jatuh, dia jatuh. Pada saat harga baik, dia tidak. Jadi kita cari bagaimana mengangkat harga dan menguntungkan petani, tapi tidak merugikan konsumen,” jelasnya, Kamis (31/3/2016).
Dengan implementasi e-commerce, baik petani maupun konsumen akan mengetahui dengan benar informasi harga pasar. Akan ada penyuluh yang disiapkan di tiap daerah sehingga petani bisa mengetahui informasi tersebut lewat website ataupun aplikasi.
Pilot project sistem distribusi pangan terpadu ini akan dilakukan di Kabupaten Brebes dalam waktu dekat. Langkah ini eksekusi karena Brebes menjadi sentra bawang terbesar di Tanah Air. Apalagi, bawang menjadi komoditas strategis dengan tingkat margin laba penjualan cukup rendah.
Untuk menjalankan program ini secara berkelanjutan dan diimplementasikan untuk seluruh wilayah di Tanah Air, lanjut dia, akan ada penugasan khusus untuk beberapa BUMN. Salah satu perusahaan pelat merah yang ditunjuk untuk mendukung logistik komoditas bawang yakni Bhanda Ghara Reksa (BGR).
BGR akan bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), dan PT Pos Indonesia. Lukita mengatakan akan ada skema penampungan produksi saat panen sehingga tidak terjadi penurunan harga secara drastis. Bahkan, produk tersebut bisa langsung di ekspor dalam bentuk barang olahan atau turunan komoditas tersebut.
Untuk sistem informasi terkait harga pasar, sambungnya, akan ada dukungan dari Bank Indonesia. Tidak hanya itu, pengembang aplikasi lain seperti limakilo.id juga tertarik untuk bergabung dalam sistem terpadu.
Platform aplikasi mobile itu menghubungkan antara petani dengan konsumen secara langsung baik dalam partai besar dan partai kecil. Sistem transaksi yang terbuka antara petani dan konsumen dinilai akan menguntungkan kedua pihak dengan mendapatkan harga yang optimal..
“Tujuannya bukan hanya untuk menekan inflasi. Yang paling penting pangkas distribusi. Si aplikasi dapat margin tapi tidak sebesar tengkulak,” imbuhnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan aplikasi terpadu ini pada gilirannya akan mengubah pola berpikir petani. Selama ini, petani hanyaa menumpuk produknya dan menunggu tengkulak.
“Sekarang petani harus menyortir yang bagus-bagus, karena konsumen yang beli juga kan konsumen premium,” katanya
Dia berujar sistem seperti sudah berjalan sekitar dua tahun lalu, tapi belum digunakan secara optimal. Sistem ini, lanjutnya, akan terus diperbaharui dan dikembangkan. Rencananya, kunjungan kerja ke Brebes akan dilakukan pada 11 April 2016.
Dimintai tanggapan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai sinergi antar BUMN memang mutlak dilakukan di tengah era persaingan perdagangan saat ini.
“[Skema ini] bisa asal efektif, Dulu KUD yang menjalankan peran itu, memotong jalur,” katanya.
Selama ini, lanjutnya, tidak berjalannya patokan informasi harga antara petani dan konsumen dikarenakan dalam implementasinya tidak ada posisi tawar yang kuat dari petani.
Terkait dengan produk yang menjadi andalan ekspor, pemerintah harus menyeleksi secara ketat agar ada standarisasi yang ideal. Namun, pihaknya berpendapat agar prosedur standarisasi dibuat lebih sederhana karena menyasar masyarakat desa secara langsung.
