Bisnis.com, JAKARTA - Dunia usaha mendesak pengelolaan pelabuhan komersial yang dilaksanakan Pelindo I, II, III dan IV menyampaikan secara lebih transparan kepada publik terkait standar layanan dan produktivitas bongkar muat dari dan ke kapal pada fasilitas pelabuhan yang dikelolanya.
Wakil Ketua Komite Tetap Percepatan Arus Barang Ekspor Impor dan Antar Pulau Kadin Indonesia Adil Karim mengatakan standar kinerja dan layanan tersebut penting sebagai acuan kalangan dunia usaha sehingga bisa menjadi tolok ukur meningkatkan kecepatan layanan arus barang di pelabuhan, serta untuk memberikan kepastian bisnis.
“Terhadap hal itu Kadin Indonesia sudah meminta penjelasan dari manajemen Pelindo I, II, III dan IV pada Rabu (30/3/2016), tetapi sayangnya yang hadir hanya dari unsur manajemen Pelindo IV. Padahal dunia usia membutuhkan kepastian standar pelayanan di semua pelabuhan tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (31/3/2016).
Adil mengatakan kecepatan tingkat layanan sandar kapal dan bongkar muat di pelabuhan menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan biaya logistik guna mendongkrak daya saing komoditi nasional.
Pengelola pelabuhan komersial, kata dia, selain membenahi masa inap barang atau dwelling time juga hendaknya memberikan kepastian waktu pelayanan kapal atau waiting time untuk menghindari biaya kelebihan pemakaian kontener (demurage) yang dibebankan pelayaran kepada pemilik barang ekspor impor.
“Jadi dwelling time dan waiting time kapal itu harus di tekan, sebab di situlah sumber masalah membengkaknya biaya logistik nasional selama ini,” paparnya.
Adil yang juga menjabat Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta itu mengungkapkan pemerintahan Joko Widodo mesti terus mengawasi kinerja Pelabuhan Tanjung Priok menyangkut persoalan dwelling time dan waiting time kapal tersebut.
Pasalnya, kata dia, sering kali terjadi kapal harus mengantri di layani sandar untuk bongkar muat di pelabuhan Priok bukan karena tidak tersedianya dermaga tetapi karena adanya aturan yang membatasi kapal tidak bisa masuk di dermaga itu karena peruntukan tempat penimbunan sementara pabeannya berbeda.
“Kalau status TPS pabean container yard-nya untuk internasional, kapal domestik tidak bisa memanfaatkan dermaga tersebut begitu pun sebaliknya. Makanya, tidak jarang kapal antre meskipun dermaga dalam kondisi kosong,” paparnya.
Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan penataan ulang batas areal tempat penimbunan sementara (TPS) pabean pada fasilitas terminal yang berada di sisi dermaga kawasan lini satu Pelabuhan Tanjung Priok yang juga dimanfaatkan sebagai container yard (CY) untuk bongkar muat barang dari dan ke kapal.
Implementasi pengaturan areal pabean TPS di Pelabuhan Tanjung Priok masih mengacu pada Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu No. P020/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
"Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok bisa menginisasi dengan instansi terkait agar batas pabean TPS di lini satu terminal itu bisa lebih fleksibel, sehingga bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk kegiatan sandar kapal,” ujarnya.
Adil mengatakan keinginan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk menerapkan sistem first come first serve dalam pelayanan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan bisa direalisasikan jika fasilitas pelabuhan masih terkotak-kotak dengan adanya batasan wilayah TPS pabean hingga ke sisi dermaga.
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay. M.Hasani mengatakan kapal yang sandar di dermaga pelabuhan Priok mesti disesuaikan dengan ukuran kapal dan draft dermaganya karena kapal yang dilayani di pelabuhan terdiri dari berbagai ukuran dan jenis.
