Bisnis.com, SURABAYA—Setoran pajak di Kota Surabaya atau wilayah Jawa Timur I sepanjang tahun ini bisa mencapai 90% dari target.
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) menilai kisaran yang mungkin dicapai Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I antara 85% - 90% dari target senilai Rp44,20 triliun. Proyeksi ini lebih baik dibandingkan realisasi tahun lalu sekitar 83% dari target.
Ketua AKP2I Suherman Saleh berpendapat Kota Surabaya dan Jawa Timur secara umum memiliki potensi besar dari sisi perpajakan. Tapi sjauh mana potensi ini bisa direalisasikan sangat tergantung kepada sikap wajib pajak dalam memandang kewajiban bayar pajak.
“Pengusaha di Jatim itu banyak yang berdedikasi kalau untuk urusan kemajuan ekonomi,” tuturnya kepada Bisnis, di Surabaya, baru-baru ini.
Target senilai Rp44,20 triliun bahkan dinilai berpeluang tercapai lebih. Pendorongnya adalah terbitnya undang-undang yang mengatur tentang tax amnesty alias pengampunan pajak. Regulasi ini diharapkan bisa selesai pada 2016 guna mendongkrak setoran pajak di Surabaya.
Target pendapatan pajak tahun ini menungjukkan kenaikan 33,6% terhadap realisasi tahun lalu Rp32,42 triliun. Perolehan tahun lalu hanya 83,97% dari target. Tahun ini Kanwil DJP Jatim I mendorong sosialisasi bayar pajak untuk sektor jasa keuangan, properti, ritel, dan pelayaran.
“Target penerimaan pajak itu bukan mimpi. Kalau tax amnesty ditetapkan sekarang, Jatim I bisa capai pajak lebih dari Rp44 triliun mungkin,” ujar Suherman.
Secara umum AKP2I meyakini Indonesia mampu meraup setoran pajak rerata di atas Rp2.000 triliun setiap tahun. Hal ini sejalan dengan datangnya era pertukaran data secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) pada 2018.
Kebijakan internasional itu memungkinkan dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di bank luar negeri bisa dilacak dan diketahui dengan jelas. Selanjutnya pemerintah dapat mengenakan potongan pajak atas uang tersebut.
AKP2I menilai negara tujuan penyimpanan uang WNI favorit bukanlah Swiss seperti yang kerap disangka selama ini. Ada tiga negara, yaitu Singapura, Hong Kong, dan China, kisaran rupiah yang tersimpan di masing-masing negara ini sekitar Rp3.000 triliun, Rp2.000 triliun, dan Rp1.000 triliun.
“Yang harus disiapkan pemerintah adalah peraturan yang luwes. Semua yang menghambat keterbukaan harus dihilangkan, khususnya keterbukaan bagi perbankan,” kata Suherman.
Selain regulasi harus disiapkan pula sumber daya manusia (SDM). Aparat pelaksana di lapangan harus memadai dan tegas. Kenyataannya sekarang RI masih kekurangan account representative (AR)pajak. Dari ketentuan ideal, satu AR berbanding 100 wajib pajak, sekarang perbandingannya 1 : 1.700.
Adapun aspek terakhir yang harus disiapkan menyongsong (AEoI) adalah sikap dari wajib pajak. Kebiasaan dan ketaatan dalam membayar pajak sukar diperbaiki tanpa kesadaran mereka sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
