Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Dirut Pelindo IV Doso Agung agar bisa membuka rute pelayaran langsung atau direct call dari luar negeri menuju wilayah Papua.
Dirut Pelindo IV Doso Agung mengatakan, permintaan Wapres itu disampaikan usai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman pengembangan kawasan pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terpadu di Provinsi Maluku, Rabu Malam (16/3/2016).
Menurut wapres, dengan adanya direct call atau pelayaran langsung maka akan menghemat biaya hingga 50 persen. Sebab selama ini pasokan atau pengiriman barang dari dan ke Papua harus singgah dahulu ke Makassar maupun Surabaya serta Jakarta dan beberapa kali pindah kapal atau double handling.
Dengan direct call diharapkan dapat meningkatkan interkonektivitas pelabuhan yang terdapat di Indonesia Timur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan kawasan Timur dan sekitarnya.
Dengan begitu, disparitas harga maupun potensi ekspor wilayah tersebut dapat optimal.
Menanggapi keinginan Wapres itu, Doso Agung siap melaksanakannya, bahkan dia berjanji sanggup dalam waktu satu bulan mendatangkan kapal dari luar negeri langsung ke Papua.
"Namun kami meminta dukungan dari pemerintah pusat agar para pengusaha atau industri yang ada di kawasan Timur Indonesia memanfaatkan pelayaran langsung tersebut," ujar Doso melalui siaran pers, Kamis (17/3/2016).
Doso mengatakan, pihaknya juga telah membuat nota kesepahaman atau MoU antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dan pemerintah Provinsi Maluku guna menjalin kerjasama dengan Pemerintah Belanda untuk mengembangkan kawasan pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus (KEK) terpadu di Provinsi Maluku.
Penandatanganan MoU dilakukam antara Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung dan Gubernur Maluku Said Assagaf disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Perindustrian.
Dia mengatakan nantinya pemerintah Belanda akan bertindak sebagai pelaksana studi dan membiayai sepenuhnya untuk wilayah Batugong dan Waai Tulehu.
Untuk tahap pertama luas pengembangan daerah daratan mencapai 300 hektare (ha), sementara untuk pelabuhan memiliki panjang dermaga 1.000 meter dengan kedalaman kolam pelabuhan minus 16 meter LWS.
Pengembangan kawasan pelabuhan dan KEK terpadu ini terdiri atas fasilitas kepelabuhanan serta kawasan industri yang akan menjadi pusat pengolahan hasil sumber daya perikanan dan agroindustri.
Nantinya pengembangan kawasan tidak hanya berada di wilayah Provinsi Maluku tapi juga wilayah di sekitarnya.
Untuk pembangunan fasilitas pelabuhan, menurut Doso, perseroan telah mengalokasian dana sebesar Rp150 miliar.
Dana tersebut sekitar Rp100 miliar berasal dari penyertaan modal negara (PMN), sedangkan sisanya dari kas internal perusahaan.
Pembangunan pelabuhan berbasis green concept, di mana sumberdaya yang digunakan dalam pembangunan dan operasionalnya semaksimal mungkin bebas dari polusi.
”Perseroan akan memanfaatkan bahan bakar pembangkit listrik alternatif gas atau LNG dan diharapkan selesai pada 2018,”ujar Doso.
_(2).jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=348&h=261)
