Bisnis.com, NUSA DUA - Pemerintah dan pelaku industri sawit sepakat menolak keputusan pemerintah Prancis yang memberlakukan pajak tambahan bagi impor minyak kelapa sawit sebesar 90 euro per ton pada 2017 .
Pemberlakuan pajak progresif itu dinilai tidak adil karena bertolak belakang dengan ketetapan umum perdagangan dunia.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan berupaya bernegosiasi ulang supaya pemerintah Prancis membatalkan kebijakan pajak untuk minyak sawit Indonesia. Pasalnya, sawit merupakan salah satu komoditas andalan nasional dan banyak masyarakat menggantungkan hidup pada sawit.
"Kami tidak suka kalau negara lain sekedar main boikot. Itu bukan solusi, strateginya mari kita bicara bukan boikot, " ujarnya di sela-sela International Conference on Oil Palm and Enviroment (ICOPE) di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/3/2016).
Darmin berpendapat Indonesia sangat serius untuk berusaha memperbaiki kelemahan dalam proses produksi sawit. Perkerjaan itu bukan perkara mudah tetapi pemerintah dan pelaku industri telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan produksi sawit secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberlanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab produsen tetapi juga tanggung jawab konsumen sehingga negara lain harus juga berkerja sama untuk mendukung produk ramah lingkungan.
"Yang lebih penting juga ialah membayar secara premium produk yang berkelanjutan," imbuhnya.
Darmin menambahkan pada April mendatang Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ke Eropa. Presiden akan memanfaatkan momen kunjungan itu untuk meminta Prancis membahas kembali pembatalan pengenaan pajak tersebut. “Tentu bukan itu inti kunjungan bapak Presiden, tapi pasti akan ada negosiasi ulang terhadap pengenaan pajak tersebut,” tambahnya.
Chairman and CEO of Golden Agri Lestari, Franky O Widjaja mengatatakan pasar minyak sawit ke Prancis tidak begitu besar. Namun, kebijakan pengenaan pajak oleh pemerintah Prancis berpotensi untuk diikuti oleh negara Uni Eropa lainnya.
"Prancis tidak begitu besar, yang kami tidak suka itu 'teriakannya' besar sekali dan tidak suka kalau itu mempengahuri Uni Eropa. Ini kan boleh dibilang nontarif barrier, tidak fair-lah. Ada 34% petani plasma yang harus kami bimbing," paparnya.
Mengutip lembaga riset Cirad, Franky mengatakan kebijakan Prancis dibuat dengan data minim dan tanpa solusi. Kajian Cirad dengan jelas menunjukkan kelapa sawit berkontribusi untuk menekan angka kemiskinan di negara berkembang.
Wakil Ketua Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan itu berpendat Prancis berlaku tidak adil karena hanya mengenakan pajak untuk produk sawit Indonesia, sementara produk minyak nabati lainnya tidak diberlakukan pajak yang sama.
"Kalau di negara itu buat pajak sendiri itu tidak fair, rule of the game sudah jelas itu WTO. Mengapa buat yang baru, ini tidak sesuai dengan aturan main dunia," ujarnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Roslan P. Roeslani mengatakan kebijakan pajak prancis sangat tidak fair sehingga harus dilawan. "Yang dilihat hanya sustainable, mereka tidak melihat perberantasan kemiskinan berkat kontribusi sawit," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
