Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo masih serupa dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhono yang lebih “menganakemaskan” industri kelapa sawit dibandingkan usaha kehutanan.
Wakil Ketua Umum APHI Irsyal Yasman menuturkan era SBY sangat proteksionis terhadap industri kelapa sawit bila mendapat serangan negatif dari negara-negara maju. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa minyak sawit mentah (CPO) merupakan ekspor andalan Indonesia.
“Pak SBY sayang sekali sama sawit. Beliau bilang industri ini harus dilindungi karena ekonomi kita masih berbasis sumber daya alam,” katanya di sela-sela acara seminar Konsolidasi Kekuatan Nasional Bebas Bencana Karhutla di Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Setelah presiden Indonesia keenam itu lengser, penggantinya, Presiden Joko Widodo masih memberi perhatian yang sama. Apalagi, pada era Jokowi-lah untuk kali pertama dalam sejarah nilai ekspor CPO menyamai migas.
Irsyal lantas mencontohkan perlakuan istimewa pemerintah ketika pada awal tahun ini muncul isu Prancis akan mengenakan pajak progresif atas CPO. Menurutnya, pejabat pemerintah level menteri hingga tokoh lingkungan terkemuka turut bergerak untuk melobi agar kebijakan itu urung berlaku.
“Untuk industri sawit pemerintah sudah membela. Kalau untuk industri hutan kami belum lihat tuh,” ujarnya.
Padahal, Irsyal mengatakan serangan asing terhadap industri kehutanan Indonesia tidak kalah gencar. Baik dalam bentuk kampanye negatif, hingga boikot yang dilakukan Singapura atas produk kertas pascabencana asap 2015.
Bukan tidak mungkin, tambah Irsyal, serangan kian kuat pada beberapa tahun mendatang. Pasalnya, APHI telah mencanangkan Indonesia sebagai eksportir pulp dan kertas terbesar ketiga dunia pada 10 tahun mendatang.
“Industri kehutanan kita punya keunggulan seperti sawit. Potensi kita besar jadi asing berusaha menekan agar tidak tumbuh. Jadi pemerintah harus melihat skenario besar ini,” ujarnya.
Ekspor berbasis industri kehutanan Indonesia tahun lalu berkisar US$10,2 miliar. Rinciannya ekspor produk perkayuan sebesar US$5,2 miliar, sedangkan pulp dan kertas US$5 miliar. Adapun, ekspor minyak sawit mentah (CPO) sekitar US$19 miliar.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan tanaman industri (HTI) dikelola oleh 277 unit manajemen. Produksi rata-rata per tahun sebanyak 28 juta meter kubik dengan total aset HTI per kuartal I/2015 mencapai Rp43,164 triliun.
Luas konsesi HTI mencapai 11 juta hektare (ha) dengan luas tanaman sekitar 4,9 juta ha. KLHK menjatah 1,9 juta ha lahan untuk HTI selama 2014-2019.
APHI, dalam peta jalan industri kehutanannya, memproyeksikan pada 2025 mendatang akan ada 12,7 juta ha HTI, 3,5 juta ha hutan tanaman rakyat (HTR), 2,8 juta ha hutan rakyat, dan 1 juta ha hutan desa (HD) dan hutan kemasyarakatan (hkm).
Investasi untuk jangka waktu tersebut diperkirakan sebesar Rp1.778,33 triliun dan mampu menyerap kerja sebanyak 9,34 juta orang. Rinciannya Rp215,9 triliun untuk pembangunan HTI dan Rp1.562,4 triliun untuk investasi di hilir seperti pengembangan dan operasional industri pulp dan kertas, kayu lapis, kayu pertukangan, bio energi, dan mebel.
