Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku perfilman meminta keberpihakan pemerintah untuk melindungi pasar lokal pasca dibuka daftar negatif investasi (DNI) perfilman yang terbuka 100% untuk asing, demi menciptakan daya saing industri film yang sehat.
Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) Sheila Timothy mengatakan sepanjang lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah produksi film Indonesia sebesar 64%. Akan tetapi, hal itu tidak diiringi dengan jumlah penonton film Indonesia yang turun 32%.
"Jumlah penonton film Indonesia yang turun ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh semua pihak. Dikhawatirkan daya saing film lokal turun, padahal keran DNI sudah terbuka 100% untuk investasi asing," ujarnya di sela-sela diskusi Dialog Investasi Perfilman.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu menyediakan berbagai langkah cepat. Salah satunya, dengan memberikan data yang konkret untuk menganalisa pasar penonton film. Lewat pendataan yang jelas, dapat memberikan pemetaan strategi kepada pelaku film hal-hal apa saja perlu dilakukan untuk memproduksi film yang berkualitas.
"Kelemahan perfilman Indonesia saat ini adalah tidak adanya data valid dari pemerintah yang bisa menjadi acuan analisa pasar, melihat bagaimana karakteristik penonton Indonesia."
Menurutnya, rendahnya produksi film Indonesia yang masih rendah salah satunya disebabkan minimnya sekolah film jenjang strata I dan sulitnya akses permodalan. Saat ini, permodalan film masih sangat bergantung sepenuhnya pada investor swasta. Padahal, film termasuk industri kreatif, padat modal, dan padat teknologi.
"Investor swasta yang kami temui biasanya butuh data analisa yang valid, namun karena itu tidak ada, biasanya kami dapat modal based on feeling saja."
Pemerintah, lanjut Sheila, juga perlu membuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurutnya, perlu ada penentuan persentase TKDN khusus untuk industri film yang meliputi, material langsung (bahan baku) dan tenaga kerja kru film.
Selain itu, membentuk sistem box office terintegrasi untuk transparansi perpajakan, angka dan tren penonton film, data pembagian layar, dan jam tayang antara film lokal dan asing. Terakhir, pemberian insentif pajak untuk pembangunan bioskop di daerah yang belum memiliki bioskop.
"Adanya sistem box office terintegrasi dapat menjadi tolak ukur untuk memberikan pelajaran atau inspirasi dalam produksi film berikutnya demi meningkatkan daya saing film lokal."
Butuh Layar
Produser MD Entertainment Manoj Punjabi mengatakan investasi asing di perfilman sebenarnya sangat baik bagi peta penyebaran layar bioskop yang saat ini belum merata di Indonesia. Jumlah layar saat ini hanya 1.117 sangat timpang dengan total populasi, terlebih persentase penyebarannya masih terpusat di pulau Jawa.
"Penambahan 300-400 layar per tahunnya sangat lamban. Indonesia butuh 4.000-5.000 layar."
Chief Marketing Officer PT Graha Layar Prima Tbk (CGV Blitz) Dian Sunardi mengatakan ekspansi lokal untuk menambah eksibisi baru, menunjukkan adanya korelasi positif dengan jumlah produksi film dalam negeri.
"Rekomendasi kami, investasi asing tidak dibatasi hanya di daerah tertentu saja. Sebab, justru di daerahlah potensi pasar yang sangat baik. Contohnya di Karawang, CGV Blitz bisa mendapatkan 5.000 penonton dalam satu hari."
