Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah perlu melakukan audit agraria yang akan dijadikan dasar bagi pelaksanaan reforma agraria yang terencana dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Saiful Bahari, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, mengungkapkan Presiden Joko Widodo pernah melontarkan rencana distribusi lahan seluas 8 juta ha bagi para petani untuk menunjang ketahanan pangan nasional.
"Tapi setelah kami pelajari, ternyata rencana itu hanya duplikasi dari apa yang per ah dilontarkan oleh pemerintah sebelumnya," ujarnya dalam diskusi mengenai agraria di Kantor Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat di Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Setelah ditelusuri, lanjutnya, ternyata rencana distribusi lahan seluas 8 juta ha itu akan dilakukan di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Lahan-lahan yang akan didistribusikan tersebut merupakan lahan bekas perkebunan.
Menurutnya, semestinya redistribusi tanah tersebut dilakukan terlebih dahulu di Jawa dan Sumatra karena selama ini ketimpangan penguasaan lahan paling masif terjadi di dua wilayah tersebut.
"Ada perusahaan perkebunan dan kehutanan yang memiliki peta kepemilikan lahan peninggalan zaman Belanda dan tidak pernah diaudit luas lahannya secara pasti," ungkapnya.
Jawa dan Sumatra, lanjutnya, juga memiliki 7,2 juta ha lahan terlantar serta jutaan lahan yang terindikasi terlantar tapi sampai sekarang belum pernah diaudit oleh pemerintah agar bisa dimanfaatkan untuk kepentiangan pertanian dan diolah oleh petani.
"Kita sudah memiliki regulasi tentang pemanfaatan lahan terlantar tinggal diaudit saja. Kalau yang terlantar bisa didistribusikan maka hampir mencapai 8 juta ha," katanya.
Dia memberi masukan agar pemerintah segera menghitung jumlah rumah tangga petani, kemudian menetapkan desain distribusi lahan beserta strategi pemilikan lahan yang menurutnya tetap dikuasai negara meski sudah diserahkan ke petani melalui konsep Hak Guna Usaha (HGU) sehingga sesuai dengan peruntukkannya serta tidak bisa diperjualbelikan.
Upaya ini menurutnya terbukti efektif di Jepang, Korea, Taiwan, China dan negara-negara Amerika Latin seperti Brasil.
Selain pembagian lahan, menurutnya para petani pun mesti diorganisasikan dalam wadah koperasi agar hasil pertanian yang dikerjakan bisa mencapai produktivitas yang tinggi karena diupayakan secara kolektif dengan dukungan teknologi.
"Kalau mau ya harus ada desainnya yang jelas karena saat ini rencana itu jalan di tempat," ucapnya.
Pantauan Bisnis.com, acara diskusi tersebut turut dihadiri oleh para relawan pendukung Joko Widodo serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.()
