Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan akan mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2016.
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan pengajuan itu yakni, pertama, tren penurunan harga minyak mentah dunia.
Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2016 dipatok US$50 per barel. Dengan kondisi yang saat ini sudah fluktuatif sekitar US$30 – US$35 per barel, sambungnya, asumsi dipastikan bergeser.
“Perkiraan kami rata-rata per tahun US$30 – US$40 per barel. Akan kami lihat perkembangan sampai penyampaian APBNP,” ujarnya di depan anggota Banggar, Rabu (17/2/2016).
Pasalnya, rendahnya harga minyak akan berimbas pada penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan pajak penghasilan (PPh) migas. Selain itu, rendahnya harga minyak yang berujung pada rendahnya harga komoditas akan berpengaruh juga pada penerimaan royalti tambang.
Kedua, performa tersebut pada akhirnya akan mengubah postur penerimaan dan belanja. Secara alamiah plus extra effort, pertumbuhan penerimaan pajak hanya sekitar 13% dari realisasi tahun lalu. Dengan realisasi pajak (termasuk PPh migas) Rp1061 triliun. Jika dibandingkan dengan target tahun ini Rp1.360,2 triliun, ada kenaikan hingga 28%.
Namun demikian, sambung dia, pemerintah masih akan melihat peluang penerimaan pajak yang bisa diambil dari kebijakan tax amnesty.
Untuk belanja, ada beberapa belanja mendesak lain yang harus dimasukkan, salah satunya terkait dengan renovasi tujuh venue stadion Gelora Bung Karno untuk persiapan Asean Games. Selain itu, ada beberapa belanja prioritas lainnya yang kemungkinan akan masuk.
Ketiga, asumsi nilai tukar rupiah yang sejauh ini diekspektasi akan ada penguatan dari asumsi yang ada dalam APBN 2016 senilai Rp13.900 per dolar AS. “Kemungkinan nilai tukar di bawah Rp13.500 per dolar AS, tapi apakah lebih dari itu atau tidak, kita lihat lagi nanti,” katanya.
