Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri LHK Akui Belum Serius Tangani Perusahaan Limbah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengakui pihaknya belum secara serius memperhatikan Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) mengingat saham BUMN hanya 5%.nn
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 13 Februari 2016  |  06:10 WIB
Menteri LHK Akui Belum Serius Tangani Perusahaan Limbah
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. - Bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, BOGOR -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengakui pihaknya belum secara serius memperhatikan Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) mengingat saham BUMN hanya 5%.

Padahal, PPLI adalah satu-satunya pabrik limbah terintegrasi yang mengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan Non B3 yang mendaur ulang limbah berbagai macam limbah industri di Indonesia. Sebanyak 95% saham sisanya dimiliki oleh perusahaan induknya asal Jepang, Dowa.

"Ini adalah BUMN yang prospektif. Walaupun cuma 5%, kita lihat mereka punya ruang lingkup teknologi yang artinya nilai investasinya besar dan bernilai tinggi," kata Siti Nurbaya seusai melakukan kunjungan ke pabrik PPLi pada Jumat (12/2/2016).

Direktur Utama PLPI Koji Kuroki mengatakan limbah paling banyak yang dikumpulkan adalah minyak dan gas 38%, printing pulp dan kertas 14%, kimia 8,4%, otomotif 6,6%, dan lainnya dengan total kapasitas penampungan limbah 250.000 ton.

"Daerah penyumbang limbah terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat 41%, Jawa Timur 29,4%, dan Banten 13%, Kalimantan 6%, dan DKI Jakarta 4%," katanya.

Dia mengaku bahwa banyak perusahaan multinasional yang ikut memanfaatkan jasa PPLI sebagai pihak ketiga pengelola limbah.

PPLI juga akan ekspansi usahanya di bidang incinerator yang mengkonversi energi termal menjadi energi panas dan menghasilkan tenaga listrik.

Kementerian LHK akan membuat regulasi terutama dalam hal pengawasan agar perusahaan tidak terjebak dengan pelanggaran yang rentan dilakukan pengelola limbah. "Kalau regulasi yang berkaitan dengan izin tetap harus menjadi instrumen pengawasan, maka harus diperkuat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengolahan limbah
Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top