Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan bersikukuh membebankan iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera kepada pengusaha dan pekerja meski menuai protes keras dari kalangan pengusaha.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan pemerintah sudah meminta agar ketentuan terkait besaran iuran dikeluarkan dari draft RUU Tapera.
Sebelumnya, RUU Tapera menyebutkan besaran iuran 3% dari gaji karyawan, dengan komposisi 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan. Kalangan pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan keras menolak bila beban iuran diserahkan pada pengusaha.
Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan, saat ini beban pengusaha sudah sangat tinggi untuk menanggung berbagai biaya karyawan, antara lain jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dan cadangan pensangon.
“Jika ditambah rata-rata kenaikan UMP dalam lima tahun terakhir yang sebesar 14%, maka total beban pengusaha dapat mencapai sekitar 35%,” kata Rosan.
Maurin mengatakan, ketentuan tentang besaran iuran akan diatur dalam peraturan pemerintah agar lebih fleksibel. Akan tetapi, UU Tapera tetap akan menyebutkan beban iuran akan diserahkan kepada pengusaha dan pekerja.
“Iya benar ini tanggung jawab pemerintah. Tapi tantangan perumahan ini begitu besar, butuh dana yang sedemikian besar sehingga perlu ditangani bersama,” katanya kepada Bisnis.com yang dikutip Jumat (12/2/2016).
Menurut data Badan Pusat Statistik, pada akhir 2014 lalu backlog perumahan sudah mencapai 13,5 juta, sementara tingkat pertumbuhan permintaan tahunan mencapai sekitar 800.000 unit. Kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan perumahan diasumsikan sebesar Rp1.000 triliun per tahun.
Padahal, tuturnya, alokasi dana pemerintah untuk perumahan rakyat hanya sekitar Rp20 triliun, atau sekitar 0,1% dari total belanja, atau 0,05% dari PDB. Bandingkan dengan Thailand yang sudah mencapai 2,2% dari PDB, atau Filipina 0,31% dari PDB.
Dari swasta pun masih rendah, ketersediaan dana untuk perumahan hanya 3,2% dari PDB, sekitar Rp300 triliun. Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 33% dari PDB, atau Thailand 19% dari PDB. Singapura bahkan mencapai 53,7% dari PDB.
Sementara itu, pengalaman dari sejumlah negara lainnya menunjukkan mekanisme Tapera hanya berhasil dengan iuran yang sangat tinggi. Iuran 3% sejatinya masih relatif kecil.
Maurin mengatakan, melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah, besaran iuran dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Saat ini, pemerintah belum memutuskan mekanisme seperti apa yang akan digunakan.
Menurutnya, salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah peningkatan bertahap besaran iuran sesuai kondisi ekonomi.
“Salah satu skenarionya misalnya bila situasi perekonomian sedang lesu, beban kepada pengusaha bisa 0,1% dulu, lalu naik secara bertahap di tahun berikutnya tapi maksimal tetap 0,5%,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
