KA Trans Sumatra: Sumsel Minta Tambahan Anggaran Lahan

Bisnis.com, PALEMBANG-- Pemprov Sumatra Selatan menilai alokasi anggaran pusat  untuk pembebasan lahan proyek jalur kereta api Trans Sumatra di provinsi itu terlalu kecil sehingga perlu tambahan.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan pihaknya pun telah mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Kementerian Perhubungan.

"Kami ajukan tambahan tidak banyak, sekitar Rp10--Rp15 miliar di APBN-P 2016 untuk pembebasan lahan," katanya dalam siaran pers saat rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan di Jakarta, Kamis (11/2).

Alex mengatakan dalam APBN 2016, anggaran pembebasan lahan proyek jalur kereta api itu ditetapkan sebanyak Rp5 miliar khusus di wilayah Sumsel. Idealnya, kata Alex, dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp15 miliar.

Pembebasan lahan, sambungnya, perlu mendapat perhatian serius, sebab proses pembebasan lahan selalu menjadi komponen tersulit dalam sebuah proyek pembangunan.

Menurut Alex, Kemenhub sengaja mengucurkan anggaran kecil lantaran dikhawatirkan jika terlalu besar tidak akan maksimal penyerapannya di kemudian hari.

Namun, Alex  mengatakan, pemerintah pusat tidak perlu takut soal penyerapan, pasalnya kalaupun tidak mencapai 100%, hal itu bukanlah persoalan karena bisa digunakan untuk tahun depan.

Selain proyek Trans Sumatra, Pemprov Sumsel juga menargetkan memasang CCTV di jalan nasional yang ada di daerah itu.

Alex  mengatakan, CCTV diperlukan untuk keselamatan berlalu lintas di jalan. "Rencananya ada 600 titik CCTV yang akan Kami pasang di Kota Palembang dengan estimasi anggaran Rp289 miliar," ucapnya.

Dia mengemukakan pembangunan sejumlah proyek di Sumsel terus digeber. Bukan saja karena provinsi ini akan menjadi tuan rumah pelaksaan Asian Games 2018, namun, pembangunan infrastruktur memang harus dikebut agar perekonomian bisa lari lebih kencang.

Sementara itu Menhub Ignasius Jonan mengatakan, Kemenhub mengalokasikan anggaran tahun 2016 sebesar Rp48,46 triliun.

Adapun anggaran itu akan fokus untuk kerja peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola dan regulasi/dukungan manajemen.