Bisnis.com, JAKARTAKomite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah memetakan 30 proyek infrastruktur prioritas dengan nilai total lebih dari Rp851 triliun pada tahun ini, yang akan mendapatkan pendampingan khusus dalam persiapan proyek hingga bantuan penyelesaian dan pendanaan bila terjadi hambatan dalam implementasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua KPPIP Darmin Nasution mengungkapkan KPPIP fokus mengawal pelaksanaan 225 Proyek Strategis Nasional, satu program PSN yakni pembangunan 35.000 mW, serta 30 proyek prioritas. Adapun 30 proyek prioritas pada tahun ini merupakan penambahan dari 22 proyek infrastruktur prioritas yang telah ditetapkan sejak 2015 senilai total Rp851 triliun.
KPPIP juga mengawal proyek selama project life cycle sehingga dapat mengatasi isu-isu yang muncul selama pelaksanaan. Sampai saat ini, berbagai hasil telah dicapai namun kemudian KPPIP telah memilih proyek prioritas yang diatur dalam Permenko Ekonomi 12 tahun 2015, ujarnya, ketika memberikan sambutan di acara Infrastructure Outlook 2016/2017, Rabu (10/02).
Dia menambahkan 30 proyek prioritas tersebut merupakan bagian dari 225 PSN yang ditetapkan sesuai Perpres No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai daerah dan beragam sektor, di antaranya PLTU Batang, jalan tol Trans Sumatera, kereta api MakassarPare-Pare, dan masih banyak lainnya.
Proyek prioritas tersebut, ujar dia, akan mendapatkan berbagai fasilitas seperti pendampingan dalam pra studi kelayakan, prioritas dukungan debottlenecking, dan pemberian skema insentif dan disentif untuk percepatan proyek. Selain itu, proyek prioritas yang akan dibiayai dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) akan memperoleh keutamaan dalam memperoleh project development fund dari Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan pihaknya telah menganggarkan dana senilai US$ 150 juta yang berasal dari pinjaman luar negeri untuk persiapan proyek infrastuktur senilai total US$30 miliar. Persiapan proyek-proyek tersebut rencananya akan melibatkan konsultan internasional.
US$ 150 juta itu untuk persiapan proyek pemerintah dengan konsultan yang sesuai standar internasional. Ada begitu banyak hambatan regulasi, masalah izin-izin, so many small things. Satu-satu kita uraikan, ujarnya,
Dia menilai komitmen pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap pembangunan infrastruktur sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dari perhatian Presiden Jokowi yang melakukan pengecekan berkala terhadap proyek yang tengah berjalan.
