Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana mengatakan pihaknya siap mengawal proses pelaksanaan dan penyerapan anggaran 2016 melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sebelumnya, penyerapan anggaran pada semester pertama 2015 hanya mencapai 20%-30%. Kemudian, itu menyebabkan terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada semester kedua terlebih menjelang akhir tahun anggaran APBN.
"Beberapa tahun terakhir penumpukan penyerapan anggaran pada tahun anggaran, meskipun penyerapan anggaran selalu di atas 90%," ucapnya, di Gedung BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Dia mengapresiasi kinerja kementerian/lembaga yang telah mengawali tanda tangan kontrak pengadaan barang dan jasa seperti Kementerian Pertanian sebesar Rp34,6 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp8,81 triliun, TNI AL sebesar Rp1,1 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp9,8 triliun.
"Penyerapan anggaran yang lambat memberikan pengaruh terhadap perlambatan kegiatan ekonomi dan pada akhirnya ke pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
