Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan dana pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) baru dapat dimanfaatkan pada 2017. Tahun ini pemerintah baru akan merumuskan proyek infrastruktur mana saja yang akan diusulkan kepada AIIB.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengungkapkan pihaknya membutuhkan dana setidaknya Rp658 triliun hingga 2019. Kebutuhan dana tersebut dipenuhi baik dari APBN maupun pinjaman luar negeri.
“Tidak mungkin semuanya dibiayai dari rupiah, jadi apa yang akan kita pinjam? Tentunya pembiayaan untuk proyek-proyek strategis, seperti jalan air minum waduk,” ujarnya, Senin (18/1/2016).
Dia menyambut baik terbentuknya Bank Infrastruktur Asia (AIIB). Menurutnya, lembaga pembiayaan ini dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur, terlebih jika melihat Indonesia juga menjadi salah satu pemilik modal di dalamnya.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun daftar proyek yang diusulkan menggunakan dana AIIB. Namun, Taufik memastikan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana AIIB belum dilakukan pada tahun ini.
“Tahun ini belum, kalau perkiraan saya 2016 ini kita menyiapkan usulan proyeknya, paling cepat 2017. Tapi pasti kita akan gunakan,” tambahnya.
Indonesia memiliki porsi penting di antara 57 negara pendiri AIIB yang resmi terbentuk pada akhir pekan lalu, melalui penyertaan modal awal sebesar US$672,1 juta selama 5 tahun. Dengan nilai tersebut, Indonesia menjadi penyetor terbesar ke-8 dan memiliki porsi saham 37% dalam lembaga yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh China itu.
