Bisnis.com, BANYUWANGI—Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak membenarkan penilaian yang menyebutkan perseroan pelat merah di Tanah Air beroperasi hanya berorientasi kepada laba.
"BUMN itu bukan semata-mata laba, tetapi juga berorientasi sebagai agen pembangunan sehingga harus sustain," ucapnya menjawab Bisnis.com seusai penyaluran KUR Bank BNI, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (14/1/2016).
Keuntungan dipastikan Rini bukan satu-satunya tujuan bisnis sebuah badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan pelat merah ini juga harus berperan sebagai agen pembangunan yang mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Namun di satu sisi BUMN tetap harus menjaga kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan bisnisnya. Belum lagi harus memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan, seperti membayar utang sehingga tujuan mencari labapun tidak bisa diabaikan.
"Sebagai badan usaha bagaimanapun harus ada untung karena harus bayar utang dan membayar kewajiban kesejahteraan karyawannya," tutur Rini.
Apa yang dikemukakannya menyangku BUMN terkait dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri belum lama ini. Mega menyindir kinerja BUMN yang dinilainya melenceng dari amanat perundang-undangan.
Menurut Mega, kini BUMN tak ubahnya korporasi swasta yang mengutamakan kepentingan bisnis alias business to business. Perseroan pelat merah, menurutnya, harus menjadi panutan perekonomian bangsa yang benar-benar mengutamakan kemakmuran rakyat.
Kendati demikian Rini tetap bersikeras BUMN yang dibinanya menjalankan bisnis bukan semata menjadi mesin pengeruk uang. "Laba dibutuhkan tetapi orientasi BUMN tidak boleh semata ini, karena target lainnya adalah BUMN sebagai agen pembangunan," ucap dia.
Tudingan miring Mega terhadap kinerja BUMN dikemukakan tatkala nama Rini sedang hangat diperbincangkan masuk daftar calon menteri yang kena reshuffle jilid II. Kebijakan yang dikeluarkan wanita berambut ikal ini dinilai memberatkan pemerintah.
Adapun yang sempat jadi sorotan adalah perannya yang malah menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terkait dengan besaran pembiayaan negara dalam penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang dialokasikan dalam RUU APBN 2016.
Topik lain yang disorot kepada Rini ialah utang ke Bank Pembangunan China. Bank asal Negeri Panda memberikan utang US$3 miliar setara dengan Rp42 triliun. Utang diberikan kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). ()
