Bisnis.com, JAKARTA— Pembangunan jalur Trans Papua sepanjang total 4.300 km menghadapi tantangan berat. Selain membutuhkan anggaran yang cukup besar, pembangunan jalur ini juga rentan menghadapi konflik sosial dengan warga.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W. Husaini mengungkapkan pada tahun lalu, pihaknya mendapatkan empat tenaga kerja konstruksinya sempat disandera oleh oknum di Papua. Untuk itu, pihaknya sampai harus mengucurkan dana khusus guna membebaskan para pekerja tersebut.
“Tantangannya itu daerah konflik. Tahun lalu ada tiga sampai empat orang disandera. Yang disandera bukan hanya pegawai pendatang, tetapi juga pekerja yang asli sana. Ini semua pengalaman untuk kami,” ujarnya.
Hediyanto menolak menyebutkan secara lebih rinci jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk membebaskan para pekerjanya. Namun, dia menegaskan pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap para pekerjanya. Menurutnya, keempat pekerja konstruksi yang sempat disandera tersebut kini telah bebas.
Selain itu, dia mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi pemerintah dalam membangun Trans Papua adalah biaya mobilisasi alat yang mahal. Untuk memobilisasi eskavator seharga Rp1,5 miliar, ujarnya, pemerintah membutuhkan biaya mobilisasi hingga Rp2 miliar.
“Kendala utama Trans Papua adalah mobilisasi peralatan. Kita bergerak tidak dari ujung ke ujung, tapi sporadis. Biaya mobilisasi Rp2 miliar padahal harga eskavator Rp1,5 miliar, tetapi kita harus terus kerja,: ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya menargetkan jalur Trans Papua sepanjang 180 km dari Wamena hingga Mamugu dapat tuntas tahun ini. Hingga kini, pemerintah baru berhasil membangun sekitar 120 km untuk rute ini.
Selanjutnya, pembukaan hutan akan dilakukan pada ruas Habema-Kenyam sepanjang 191 Km, Kenyam-Batas Batu sepanjang 25 Km dan Batas Batu-Mumugu sepanjang 25 km. Dia meyakinkan proses pembukaan hutan di ruas ini bisa berjalan lancar dan selesai pada tahun ini, karena turut melibatkan TNI.
Untuk membangun Trans Papua, Hediyanto mengaku pemerintah membutuhkan anggaran Rp12 triliun setiap tahunnya hingga 2018. Pihaknya optimistis dapat menyelesaikan seluruh pembangunan Trans Papua selama tiga tahun.
l
