Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan semua proses lelang proyek infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dapat selesai pada Maret tahun ini, guna mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong perekonomian nasional.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan pada Januari ini, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran dapat mencapai Rp25,7 triliun yang terdiri dari 1.026 paket pekerjaan. Jumlah tersebut terdiri dari kontrak baru yang sebagian di antaranya telah diteken pada pekan lalu senilai Rp8,8 triliun, dan pembayaran kontrak tahun jamak atau carry over sekitar Rp17 triliun.
“Semua lelang akan kami selesaikan bulan Maret, hanya nanti kualitas penyerapannya kita perbaiki. Mulai 2016 ini presiden menekankan ada penyerapan sekitar 5 sapai 6%,” ujarnya, Senin (11/1)
Dia menambahkan, pada tahun ini pihaknya akan menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara menyeluruh. Proses pelelangan elektronik ini pun langsung diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga berlangsung lebih transparan.
Menteri Basoeki menambahkan Kementerian PUPR masih akan melaksanakan program prioritas yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun ini. Salah satu di antaranya program ketahanan pangan, yakni meneruskan pembangunan total 33 bendungan, yang terdiri dari 12 bendungan yang telah dibangun pada periode sebelumnya, 13 bendungan baru yang dibangun tahun 2015, dan 8 bendungan yang akan dilelang pada tahun ini.
Pemerintah juga masih akan meneruskan pembangunan jalan nasional di perbatasan, misalnya perbatasan Nusa Tenggara Timur sepanjang 173 km yang akan dikerjakan hingga 2018. Untuk mengimplementasikan percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun lalu pihaknya pun telah menerbitkan instruksi menteri khusus kepada para pegawai.
“Sejak Mei tahun lalu sudah ada instruksi percepatan. Saya instruksi lisan mungkin belum terlalu berpengaruh, tetapi begitu instruksi tertulis, kerja 7 hari seminggu dan dua shift, instruksi itu diikuti,” ujarnya.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan adanya peningkatan alokasi anggaran infrastruktur nasional dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, pada 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran total hingga Rp295 triliun untuk infrastruktur, di mana Rp119 triliun terletak di Kementerian PUPR. Sementara pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana Rp315 triliun untuk infrastruktur pada APBN, di mana Rp104 triliun menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
“Untuk proyek seperti Trans Sumatera, kita sudah keluarkan Rp300 miliar untuk pembebasan lahan. Dan kini sudah terjadi pembangunan fisik oleh investor,” ujarnya.
Adapun pada tahun ini, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran 2016 sebesar Rp104,081 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 78,05% atau senilai Rp81,24 triliun dialokasikan untuk belanja modal, 19,68% atau senilai Rp20,47 triliun untuk belanja barang, dan sisanya sebesar 2,27% atau sekitar Rp2,36 triliun untuk belanja pegawai.
Belanja modal tersebut, ujarnya, sebagian besar atau sekitar Rp41,06 triliun digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Direktorat Jendeal Bina Marga, Rp24,12 triliun untuk pembanguann waduk dan irigasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Rp12,43 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya.
