Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendukung pembangunan pelabuhan baru di Pulau Jawa atau penganti pelabuhan Cilamaya untuk terus dilanjutkan dan diserahkan kepada pihak swasta.
Yukki R. Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan pihaknya selalu mendukung adanya alternatif pelabuhan baru di Pulau Jawa, tetapi pemerintah harus terbuka mengenai sistem investasinya.
“ALFI mengerti jika pemerintah menolak sistem pinjaman atau tidak mengunakan APBN, karena beban pendanaan pembangunan yang berat saat ini,” ungkapnya, Senin (11/1/2016).
Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah terus menjalankan rencana ini dengan tender kepada pihak swasta baik internasional, nasional ataupun kerja sama (joint venture). Namun, dia meminta pemerintah membuka rincian sistem invetasi tersebut kepada publik.
Selain itu, dia menilai pihak investor memerlukan kejelasan mengenai lokasi dan volume arus barang secara keseluruhan. Jangan sampai, seperti yang lalu, lokasinya dibatalkan karena adanya halangan dari segi akses.
Selama ini, investor pasti melihat perkembangan sektor pelabuhan di Indonesia. Dia mencontohkan ketidaksepahaman antara pemilik dan karyawan di Jakarta International Container Terminal (JICT) wajar membuat banyak investor ragu.
“Jadi [sebaiknya] harus dibuka ke publik sistemnya seperti apa. Maka dibuatlah beauty contest atau tender, undang para pelaku besar untuk melihat kemungkinan apa bisa dibangun,” ungkapnya. Dia melanjutkan dalam sistem business to business (B to B) yang terpenting adalah kepastian.
Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febri Fatwa, mengungkapkan rencana pembangunan pelabuhan baru ini murni keputusan pemerintah.
“Artinya pelabuhan penganti Cilamaya memang diarahkan untuk mendukung kawasan industri tetapi pemerintah melepaskan ke pihak swasta silakan saja,” ujarnya.
Bahkan, dia melihat pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dengan membangun terminal baru New Priok tidak akan membantu banyak karena perkembangan industri di Jawa Barat dan sekitarnya mengarah ke timur.
Oleh sebab itu, dia menegaskan semua pihak termasuk stakeholder di bidang logistik dan pelabuhan harus paham bahwa pembangunan pelabuhan harus dilakukan di posisi yang strategis di mana letaknya dekat dengan kawasan industri.
Pekan lalu, Jumat (8/1), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pihak Jepang yang berminat membangun pelabuhan Cilamaya justru menawarkan opsi pinjaman kepada pihak pemerintah Indonesia.
Opsi tersebut sudah dipaparkan kepada Presiden, tetapi dia menegaskan sikap pemerintah tidak setuju dengan tawaran tersebut.
“Komitmen Presiden tetap tanpa APBN. Dengan pinjaman pun, Presiden tidak mau. Kenapa tidak ada APBN karena beliau tidak mau dianggap pembangunan masih Jawasentris,” tegas Jonan.
