Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menyambut baik komitmen pemerintah untuk mendorong belanja modal infrastruktur sejak awal tahun. Hal tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Itu bagus sekali, karena infrastruktur akan menggerakkan industri yang lain sehingga mendorong perekonomian nasional,” ujar Sekretaris Jenderal AKI Zali Yahya, Jumat (08/01/2016)
Dia menambahkan sektor konstruksi dengan alokasi belanja pemerintah yang besar mampu menyerap banyak tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu, para kontraktor berskala kecil dan menengah di daerah juga dapat langsung melakukan proyek pemerintah sejak awal tahun.
Di sisi lain, pihaknya menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam negeri akan berdampak signifikan. Hanya saja, ujar dia, kontrol kualitas terhadap komponen lokal tersebut harus tetap dilakukan karena berdampak langsung terhadap kualitas infrastruktur yang terbangun
“Dampaknya akan signifikan,kalau aturannya diterapkan dan ada political will dari pemerintah. Tapi, itu sepanjang kualitas komponen lokalnya masuk [kriteria],” ujarnya.
Sebelumnya, dalam acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR belum lama ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kalangan kontraktor untuk meningkatkan komponen lokal dalam proyek infrastruktur guna melindungi produk dalam negeri dari serbuan asing dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
“Saya minta kepada kontraktor agar penggunaan local content, produk dalam negeri diutamakan. Jangan sedikit-sedikit impor. Syukur kalau bisa semuanya barang lokal,” ujarnya.
Dia mencontohkan penggunaan pipa untuk proyek air minum bisa menggunakan produk dari Batam, dan penggunaan baja untuk jembatan bisa menggunakan produk dalam negeri seperti Krakatau Steel. Dengan demikian, penggunaan material impor dalam konstruksi bisa ditekan.
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berharap peningkatan anggaran infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
Untuk itu, pihaknya menghimbau para pelaku usaha di bidang infrastruktur dapat melaksanakan proyek secara padat karya, tanpa melupakan teknologi.
Presiden juga mengingatkan pemerintah untuk memperbanyak keterlibatan kontraktor daerah dalam pembangunan. Dengan demikian, kontraktor berskala kecil dan menengah di daerah dapat berkembang dan menikmati manfaat dari alokasi anggaran negara untuk infrastruktur.
“Kontraktor lokal kalau tidak bisa 100%, ya 90%. Jumlah kontrak paket [kementerian PUPR] di bawah Rp50 miliar lebih banyak artinya kontraktor lokal bisa masuk. Saya ingin peredaran uang itu semakin banyak di desa, di daerah,” tambahnya.
