Bisnis.com, JAKARTA- Solidaritas Perempuan meminta pemerintah untuk memproteksi perempuan nelayan dan perempuan petani dengan terciptanya pasar tunggal dan basis produksi melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, menuturkan pemerintah memfokuskan pada peningkatan produksi melalui praktik agribisnis atau industrialisasi pangan. Industrialisasi itu dinilai mengabaikan hak masyarakat, termasuk perempuan.
Dia mengungkapkan praktik itu dilakukan terkait dengan penentuan harga, produksi, hingga teknologi dan pengetahuan. Akibatnya, sambung Puspa, petani dan nelayan menjadi terpinggirkan.
"Kebijakan proteksi sesungguhnya sangat diperlukan untuk melindungi usaha kecil tradisional, di mana banyak perempuan bekerja di sektor tersebut," kata Puspa dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (7/1/2015).
Dia menuturkan dengan tidak adanya proteksi terhadap nelayan kecil dan petani kecil, kelompok tersebut bisa kehilangan sumber kehidupannya. Solidaritas Perempuan meminta pemerintah untuk melakukan langkah nyata untuk perlindungan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
