Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Industri Kosmetika menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas tentang paket kebijakan ekonomi I yang dinilai tidak sejalan.
"Di situ semangatnya tidak sejalan dengan apa yang sudah diungkapkan pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi, yaitu deregulasi dan derebirokratisasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional," kata Ketua Asosiasi Kosmetika Putri Kuswisnu Wardani di Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia menjelaskan, paket kebijakan yang dinilai tidak sejalan yaitu Permendag 87 dan Permedag 70 yang menghambat industri nasional dalam mengembangkan usaha dan memperluas peluang importir untuk melakukan importasi secara lebih ekstensif lagi.
"Tentunya ini akan merugikan kebijakan pemerintah ke depannya di mana pemerintah menginginkan adanya reindustrialisasi untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak," tambahnya.
Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Wapres mengatakan industri nasional harus mendapatkan dukungan penuh atau diutamakanan karena sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar.
"Beliau mengungkapkan ini teknis sekali, tetapi agar importasi bagi produsen itu dimudahkan dan importasi bagi importir umum lebih dikelola, bukan tidak diperbolehkan tetapi dikelola secara lebih cermat untuk mendapatkan produk yang berkualitas, dan layanan konsumen yang aman dan tidak membahayakan," kata Presiden Direktur Mustika Ratu tersebut.
Dia menegaskan, Wapres Kalla sudah menginstruksikan pejabat Kementerian Perdagangan untuk kembali memasukan verifikasi kosmetika dalam pengecekan di pelabuhan.
Dalam pertemuan dengan Wapres, menurut dia semua sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha.
"Sudah sesuai semua, jadi beliau mengatakan bahwa memang deregulasi dan derebirokrasi yang diharapkan pemerintah itu untuk mendukung daya saing industri nasional bukan menjadikan pasar dalam dalam negeri hanya sebagai tujuan perdagangan saja," tutur Putri Kuswisnu Wardani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
