Bisnis.com, DENPASAR—Gara-gara perizinan belum lengkap, pembangunan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang terpaksa dihentikan.
Pemkab Buleleng menyatakan penyetopan sementara pembangunan dermaga curah di Pelabuhan Celukan Bawang, dikarenakan dari sisi perizinan belum dilengkapi dengan Rancangan Induk Pelabuhan atau RIP.
Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan mengakui Pelindo sudah mengantongi surat rekomendasi dan izin dari Dirjen Perhubungan Laut. Namun, pihaknya memerlukan penjelasan RIP Celukan Bawang secara detail agar dapat disesuaikan dengan tata ruang Bali dan Buleleng.
“Kami sudah minta penjelasan terkait RIP, katanya ada tetapi nyatanya belum ditandatangani Menteri Perhubungan,” ujarnya saat dihubungi dari Denpasar, Selasa (22/12/2015).
Dia menegaskan Pemkab Buleleng tidak berniat menolak rencana pembangunan dermaga curah tersebut, melainkan menginginkan adanya kejelasan terkait pemanfatannya.
Gunawan menyatakan pihaknya sudah berusaha melakukan pertemuan dengan Pelindo dan Dirjen Perhubungan Laut guna mendapatkan kejelasan.
Sayangnya, dalam pertemuan terakhir pihak Dirjen Perhubungan Laut tidak hadir.
Karena itu, lanjutnya, hingga saat ini Buleleng tetap menyetop sementara pembangunan dermaga itu sampai ada kejelasan masalah RIP.
“Kami juga ingin terus membahas persoalan ini agar tuntas, yang pasti bukan ditutup selamanya hanya sementara sampai ada kejelasan,” jelasnya.
Sebelumnya, melalui siaran pers yang dikirimkan kepada Bisnis, manajemen Pelindo III menyesalkan penghentian proses pembangunan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng, pada Jumat (11/12) lalu.
Penghentian pembangunan itu dinilai justru terhambat oleh masalah tumpang tindihnya peraturan.
Pelindo III berniat mengembangkan fasilitas dermaga curah cair untuk menerima suplai bahan bakar yang diproyeksikan guna mencukupi kebutuhan energi Pulau Bali di masa datang.
Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang ini juga merupakan langkah strategis mendukung program tol laut pemerintah dalam rangka mewujudkan efisiensi biaya logistik, tidak hanya wilayah Bali saja, melainkan Kawasan Timur Indonesia.
