Bisnis.com, JAKARTA--Pertamina dan PGN diminta menjaga komitmen untuk menuntaskan sinergi terkait pasok dan harga jual gas sebagaimana tertuang dalam kesepakatan keduanya belum lama ini.
Pengamat gas M. Kholid Syerazi mengapresiasi kesepakatan sinergi antara Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) karenanya kedua belah pihak harus menuntaskannya. “Tidak ada jalan lain kecuali kedua BUMN harus menjaga sinergi itu. Mereka harus komitmen,” katanya, Selasa, (22/12/2015).
Menurutnya, sinergi merupakan jalan terbaik untuk mengatasi mahalnya harga gas di Tanah Air. Apalagi hingga ini harga gas di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Jika hal itu terus dibiarkan, selain melemahkan daya saing juga akan membuat kolaps banyak industri.
“Dampaknya sudah bisa dirasakan sekarang. Daya saing industri kita sangat lemah. Jika keduanya tidak komit untuk bersinergi, maka akan banyak industri yang kolaps karena tidak mendapat input bahan baku gas,” kata Kholid.
Kesepakatan sinergi itu sendiri ditandatangani 20 November 2015 di KM Kelud antara Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Dirut PGN Hendi Prio Santoso.
Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa antara Pertamina dan PGN sepakat untuk melakukan perencanaan pengembangan dan pengoperasian jaringan infrastruktur gas secara terpadu.
Pelaksanaannya, dilakukan melalui sinergi operasi dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan sejak Januari 2016. Sedangkan evaluasi mekanisme aksi korporasi dituntaskan selambat-lambatnya Desember 2016 untuk diimplementasikan sesegera mungkin.
Dalam konteks semangat sinergi itu pula, Kholid menyayangkan jika PGN kemudian mengkritik produk Pertamina yakni Elpiji terkait keamanan produk,
Menurut Kholid, PGN tidak seharusnya bersikap demikian dan pemerintah perlu memanggil Direksi PGN untuk diberi arahan agar sinergi berjalan bukan saling mendiskreditkan.
Ketua Eksekutif Komite Indonesian Gas Society Achmad Widjaya menilai sinergi PGN-Pertagas memang tidak mudah diwujudkan.
Pasalnya kedua perusahaan itu berbeda. PGN adalah perusahaan terbuka kendati pemerintah punya saham. Di sisi lain Pertamina Gas sepenuhnya milik negara.
Menurutnya, jika kerja sama itu direalisasikan, yaitu berupa pemanfatan aset bersama maka pendapatan PGN bisa saja berkurang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
