Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan badan usaha masih bisa melakuakn pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan proyeknya. Hal tersebut dimungkinkan melalui Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang saat ini masih menunggu persetujuan presiden.
Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) M. Natsir mengungkapkan dalam RPP tersebut, pengelolaan SPAM diutamakan kepada BUMN dan BUMD, tetapi bila proyek berada di luar jangkauan BUMN, maka pemda bisa membentuk unit pelaksana teknis. Masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan airnya melalui program yang bernama Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
“Badan Usaha juga bisa memenuhi kebutuhannya, misalnya untuk kebutuhan perumahan. Perumahan sangat berkembang pesat sehingga hal tersebut dimungkinkan,” ujarnya, Rabu (16/12/2015).
Seperti diketahui, pemerintah tengah menunggu terbitnya dua Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Aturan ini diperlukan sebagai pelaksana atas UU 11/1974 tentang Pengairan yang kembali diberlakukan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 07/2004 tentang Sumber Daya Air beberapa waktu lalu.
“Sesuai putusan MK, akses universal air minum 100% pada 2019 bukanlah target yang ambisius, tetapi amanah negarau ntuk memenuhi hak-hak rakyat atas air,” ujarnya.
Pengelolaan air baku untuk perumahan ini telah dilakukan oleh pengembang properti, salah satunya PT Multi Artha pratama, mengelola kawasan Pantai Indah Kapuk. Anak usaha Agung Sedayu Group itu telah mengoperasikan sumber air baku yang baru untuk Kompleks Bukit Golf Mediterania (BGM) PIK.
Sebelumnya, kawasan tersebut kesulitan suplai air akibat musim kemarau panjang yang menyebabkan sungai pemasok air baku mongering hingga hulu. Pihak pengembang pun berinisiatif mencari sumber air baku yang baru dengan melakukan penelitian mengenai kandungan air terlebih dahulu.
