MENTERI KELAUTAN: Akan Kembalikan Sisa Anggaran dari Negara

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pihaknya bakal mengembalikan sisa anggaran dari negara yang tidak terpakai sebagai upaya tidak lagi kembali ke rezim pengelolaan bahwa anggaran harus dihabiskan.

"Kita telah menyelamatkan anggaran Rp2 triliun karena kita juga sadar bahwa sebagian dari anggaran adalah utang," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara bincang-bincang dengan pegawai KKP di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Menurut Susi, sebagai kementerian yang telah dijadikan Presiden Joko Widodo sebagai kementerian contoh, maka pihaknya juga bakal menghentikan alokasi anggaran kepada sejumlah penganggaran yang tidak efektif.

Bila anggaran negara banyak menggunakan utang dari berbagai pihak lain apalagi menggunakannya dengan tidak efektif, ujar dia, maka negara tersebut bisa mengalami fenomena kebangkrutan seperti dialami oleh beberapa negara antara lain Yunani dan Argentina.

Tidak terbebani utang Dia juga menyatakan bahwa pengembalian anggaran negara yang tidak terpakai adalah juga agar generasi mendatang yang ada di Republik Indonesia juga tidak terbebani oleh utang.

Apalagi, lanjutnya, beragam sumber daya alam yang menjadi andalan bagi pemasukan Indonesia saat ini juga diperkirakan bakal dapat habis di masa depan karena termasuk sumber daya tak terbarukan.

"Kalau kita membuat utang dengan apa kita akan membayarnya karena batu bara dan minyak bumi bisa habis," paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya di KKP akan mengubah pola pikir mentalitas bahwa anggaran yang tidak terpakai mesti dihabiskan karena hal itu tidak efektif dan efisien bagi pengelolaan keuangan negara.

Menteri Susi meyakini bahwa bila perubahan mentalitas tersebut dapat dilakukan dengan baik maka juga bakal berdampak pula terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai KKP secara keseluruhan.

Apalagi, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi juga sudah menyetujui kenaikan tunjangan kinerja untuk pegawai KKP sehingga kinerja kementerian tersebut diharapkan juga terus meningkat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjadikan KKP sebagai kementerian percontohan karena mampu mengubah paradigma penggunaan anggaran menjadi semakin efektif.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (8/12), setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi.

Pramono mengatakan Presiden menjadikan KKP sebagai "role model" karena kementerian itu dinilai telah berhasil mengubah paradigma internal kementerian.

"KKP berhasil mengubah paradigma di dalam kementeriannya yang dahulu persentase belanja modal dan barang dengan belanja pegawai itu hampir sama, saat ini belanja modal dan barang itu 80%, sedangkan belanja pegawai hanya 20%," katanya.