BKPM Kaji Keluarkan Farmasi dari DNI

Bisnis.com, BOGOR—Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengkaji kemungkinan untuk mengeluarkan sektor farmasi dari daftar negatif investasi (DNI), sehingga investor asing dapat memiliki 100% saham perusahaan sektor tersebut di dalam negeri.

Franky Sibarani, Kepala BKPM, mengatakan pihaknya sedang mengkaji untuk membuka Kepemilikan asing terhadap perusahaan farmasi hingga 100%. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan akses kepada obat-obatan yang lebih murah di dakam negeri.

“Kami sedang mereview sejauh mana efektivitas kalau dibuka hingga 100%, katena kami ingin ujung-ujungnya masyarakat itu mendapat benefit dari kebijakan yang terkait dengan harga obat,” katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/12).

Franky menuturkan impor bahan baku obat yang mencapai 96% menjadi salah satu penyebab mahalnya obat-obatan di dalam negeri. Kecilnya pangsa pasar bahan baku obat juga menjadi alasan utama sedikitnya perusahaan yang mengembangkan sektor tersebut.

Dia menyebutkan pemerintah akan berkoordinasi dengan perusahaan farmasi di dalam negeri sebelum melepas industri tersebut dari DNI. Pemerintah hanya akan melepas sektor yang belum dapat dipenuhi oleh pelaku industri farmasi dalam negeri.

“Kami akan mendorong pelaku dalam negeri dulu. Sektor mana saja yang sanggup dipenuhi dan mana yang tidak, itu yang kami lakukan,” ujarnya.

Menurutnya, industri farmasi di dalam negeri sangat menjanjikan karena Indonesia baru menerapkan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintah memang berencana menghapus subsidi dan perlindungan kepada industri tertentu di dalam negeri, agar dalat meningkatkan daya saingnya.

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan visi Indonesia saat ini adalah kompetisi. Dengan begitu, pemerintah akan mengurangi subsidi dan perlindungan terhadap industri tertentu di dalam negeri secara bertahap.

“Presiden juga menekankan bahwa visi Indonesia ke depan adalah kompetisi, sehingha hal hang berkaitan dengan subsidi, proteksi, dan perlindungan akan dikurangi secara bertahap,” katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/12).

Pramono menuturkan penghapusan subsidi dan perlindungan itu juga akan dilakukan kepada badan usaha milik negara (BUMN), khususnya di sektor farmasi. Selama ini industri farmasi dalam negeri kalah bersaing, dan bergantung kepada subsidi serta perlindungan yang diberikan pemerintah.

Menurutnya, ketergantungan industri farmasi terhadap subsidi dan perlindungan itu kemudian menyebabkan harga produk obat-obatan menjadi lebih mahal, karena sebagian besar bahan bakunya masih impor.