Bisnis.com, JAKARTA— Perbaikan pasar properti pada tahun depan turut mendongkrak permintaan kredit pemilikan rumah atau KPR meningkat hingga Rp80 triliun.
Pemerhati properti Panangian Simanungkalit mengatakan, tahun depan bisnis properti kian mengilap. Namun, pertumbuhannya belum bisa tinggi, hanya berkisar 8% - 10% dibandingkan periode 2015.
Salah satu indikator membaiknya pasar adalah pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini yang berkisar 4,8%, akan naik menjadi 5,2%. Kemudian, suku bunga nantinya diperkirakan turun pada kuartal I/2016 dari 7,5% menjadi di bawah 7%.
Akibatnya, kredit properti dalam bentuk KPR (kredit pemilikan rumah) dan KPA (kredit pemilikan apartemen) bisa meningkat sampai 15% atau dengan nilai transaksi sekitar Rp80 triliun.
“Grafiknya naik, tapi masih slow. Kalau pasarnya sedang bagus, kredit properti bisa naik hingga 25%. Karena masih slow jadi antara 13% - 15%, atau sekitar Rp70 triliun – Rp80 triliun,” ujarnya pada Bisnis.
Kenaikan terutama tetap terjadi pada rumah menengah ke bawah dengan harga di bawah Rp500 juta. Untuk apartemen, tipe yang paling diminati adalah studio dan dua kamar tidur berbanderol maksimal Rp700 juta.
Panangian menuturkan, pengembang harus bisa menyiasati perubahan selera pasar di kelas menengah bawah, sehingga mendapatkan keuntungan grafik pertumbuhan ekonomi.
Namun, ketika pengusaha masih ingin bermain di segmen menengah ke atas, mereka perlu menjalankan fungsi sebagai lembaga finansial dengan memberikan beragam kemudahan cara pembayaran, seperti cicilan ringan, tenor kredit panjang, dan tunai bertahap.
Dengan penurunan suku bunga, pengembang pun bisa bekerjasama dengan perbankan untuk menawarkan berbagai pilihan pembayaran bagi konsumen.
Secara umum, dia melihat tahun depan sektor perkantoran masih bermasalah dengan suplai yang berlebih. Adapun pengembangan ritel, rumah toko atau ruko, dan hotel pertumbuhannya lebih terasa di area sekitar Jakarta dibandingkan Ibu Kota Negara itu sendiri.
Mengenai booming properti, Panangian memprediksi hal tersebut bisa terjadi pada 2018, atau sebelum periode pemilu 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
