Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuding ketidaksiapan sejumlah daerah sebagai biang tidak terserapnya anggaran pembangunan fasilitas sanitasi sebesar Rp300 miliar.
Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar Bambang Riyanto mengatakan dari sekitar Rp616 miliar yang disediakan di APBD Jabar 2015 hanya terserap setengahnya oleh kabupaten/kota.
Padahal program ini dimasukan ke Dinas Kesehatan Jabar untuk memenuhi kuota keberpihakan APBD pada pos kesehatan minimal 10%.“Yang terserap untuk pembangunan fisik dari Rp660 miliar hanya 50%,” katanya pada bisnis di Bandung, Kamis (3/12/2015).
Menurutnya, dari hasil laporan lapangan di 18 kabupaten/kota yang menerima bantuan keuangan ini, sebagian berdalih akan menuntaskan program pada 2016 mendatang karena pada tahun ini hendak menyerap perencanaan terlebih dahulu.
“Jadi 2016 kita usulkan lagi untuk daerah yang tidak bisa menyerap dan kebutuhan selanjutnya, masih sama Rp616 miliar,” katanya.
Bambang mengatakan daerah yang mendapat bantuan keuangan sanitasi terkesan tidak memperdulikan program kebutuhan dasar ini.
Padahal, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan cukup besar pada 2015 namun kenyataannya tidak diserap. “Ada yang gagal total sama sekali, tolonglah diperhatikan ini kan sudah dianggarkan,” katanya.
Dari 18 daerah yang mendapat program ini, daerah yang gagal menyerap adalah Karawang, Bekasi, Sumedang, Subang dan Kabupaten Bandung. Mereka beralasan tidak sanggup membangun fasilitas yang sudah disusun.
Bahkan Karawang mengirim surat resmi pada Gubernur Jabar menyatakan ketidaksanggupan. “Itu [kirim surat] bagi kami, sangat menyesalkan sekali,” ujarnya.
Ada pula alasan daerah tidak cukup waktu mengerjakan 1.116 fasilitas yang terbagi sesuai kebutuhan tersebut. Namun menurutnya alasan itu tidak kuat karena ada pula daerah yang sanggup mengerjakan proyek tersebut hingga 100%. “Pangandaran itu 100%, Sumedang, Subang itu Rp75 miliar tapi tak terserap,” katanya.
Terpisah, Wagub Jabar Deddy Mizwar memastikan meski anggaran sanitasi sudah diusulkan kembali pihaknya akan tetap mengevaluasi besaran bantuan keuangan pada tiap daerah.
Rendahnya serapan anggaran tersebut menjadi catatan pihaknya. Karena, Pemprov Jabar ingin cepat membangun sanitasi yang layak tapi ternyata sejumlah daerah belum siap. Seharusnya, daerah tak mengembalikan kembali anggaran itu karena daerah lain juga sama membutuhkan sanitasi.
