Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mempercepat pembangunan kilang dan peningkatan rasio elektrifikasi.
Saat membuka rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi mengatakan saat ini banyak investor yang mengantre untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Hal tersebut harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat pembangunan kilang, serta peningkatan elektrifikasi.
“Semuanya harus dipercepat, karena saya melihat kesempatan itu sangat ada. Apalagi saat ini investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sudah mengantre,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Presiden menuturkan kesempatan tersebut harus direspons dengan kecepatan pelayanan, sehingga peluang yang ada saat ini tidak hilang. Dengan cara tersebut juga diharapkan rasio elektrifikasi pada akhir 2019 dapat mendekati 100%.
Dia juga meminta jajarannya dan BUMN tidak lagi beralasan untuk menunda pembangunan kilang. Indonesia harus memiliki setidaknya satu kilang baru pada akhir 2019 dari proses percepatan pembangunan yang dilakukan saat jni.
“Masalah pembangunan kilang yang mungkin lebih dari 30 tahun tidak ada pembangunan kilang, kota bisa punyai pada akhir 2019, baik yang ada di Jawa maupun luar Jawa,” ujarnya.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk membangun sejumlah kilang baru, agar dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Menurutnya, selama ini proses pembangunan kilang selalu tersendat, karena ada pihak-pihak yang merancang agar pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri tidak efisien. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya kilang baru yang dibangun sejak 1984.
Saat ini, pemerintah menyiapkan setidaknya tiga kilang baru di lokasi yang berbeda, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
