Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SENSUS EKONOMI: Data Perusahaan di Indonesia Dinilai Belum Valid

Badan Pusat Statistik menilai data perusahaan di Indonesia saat ini belum valid sehingga perlu dikembangkan sistem pendataan yang terintegrasi (integrated business register).
Adi Ginanjar Maulana
Adi Ginanjar Maulana - Bisnis.com 03 Desember 2015  |  17:30 WIB
/Ilustrasi
/Ilustrasi

Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik menilai data perusahaan di Indonesia saat ini belum valid sehingga perlu dikembangkan sistem pendataan yang terintegrasi (integrated business register).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Dudy Saefudin Sulaiman mengatakan menilai sensus ekonomi 2016 akan menjadi instrumen awal bagi penerapan integrated business register (IBR) yang mendata perusahaan hingga unit usaha.

Menurutnya, penerapan IBR merupakan pertanda Indonesia telah memasuki era data administratif karena data dikumpulkan dengan lebih efisien, murah, dan meringankan responden.

Selama ini, data perusahaan yang ada di Indonesia dinilai belum valid. Oleh karena itu, sensus ekonomi bisa menjadi instrumen awal memperbaiki data ekonomi di Indonesia, yang akan menampilkan keadaan bisnis secara nyata, mulai nama perusahaan, lokasi, hingga unit usaha.

"Kami mengharapkan sensus ekonomi ini ke depan tidak ada lagi. Selanjutnya untuk memperbaiki data ekonomi terkini tinggal masuk ke IBR," ujarnya di sela-sela sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 di Bandung, Kamis (3/12/2015).

Dia menyontohkan Selandia Baru dan Kanada saat ini sudah tidak ada sensus ekonomi, karena proses registrasi dunia usaha di kedua negara tersebut sudah terintegrasi dengan baik.

Apabila pemerintah maupun dunia usaha memerlukan data tentang perkembangan ekonomi Indonesia tinggal bisa dengan mudah mengakses IBR.

Kendati demikian, petugas yang mendata perusahaan saat sensus ekonomi dimungkinkan akan mendapat penolakan.

Dudy meminta sensus ekonomi tahun depan harus berjalan dengan baik, sehingga kalangan dunia usaha bisa terbuka kepada petugas di lapangan untuk memberikan data perusahaan secara valid.

"BPS menggandeng asosiasi pengusaha, lembaga, kementerian, hingga satuan perangkat kerja daerah di setiap provinsi untuk meminimalisasi hambatan," ujarnya yang juga menjabat sebagai Plt Kepala BPS Jabar.

Dia meyakinkan pengusaha agar tidak perlu khawatir karena BPS akan menjamin kerahasiaan dan keamanan data.

Sementara itu, Kepala Bidang statistik Distribusi BPS Jabar Dody Gunawan Yusuf menambahkan dalam sensus ekonomi akan didata sektor usaha secara menyeluruh, selain sektor pertanian.

Diharapkan sensus akan menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya.

"Selain itu, akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha," katanya.

Dia menyebutkan jumlah petugas sensus ekonomi yang akan diterjunkan ke lapangan pada Mei 2016 mendatang mencapai 66.597 orang. Agar memperoleh hasil data yang maksimal pihaknya mengintesifkan pelatihan bagi petugas tersebut.

"Jadi petugas ini kami latih selama beberapa hari agar mereka memahami konsep dalam sensus ekonomi," tuturnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perusahaan
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top