Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan inventarisasi lahan milik negara yang terbengkalai untuk disiapkan sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan lahan-lahan di kota-kota besar.
"Saya pernah lihat beberapa lokasi yang sangat Bagus di Makassar dan Surabaya seluas 21 hektare," jelasnya kepada Bisnis.com di sela rapat kerja nasional Real Estate Indonesia, Rabu, (2/12/2015).
Dia mengimbuhkan, luas lahan milik negara yang terbengkalai mencapai 360.000 hektare dan berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Kejayaan Negara Kementerian Keuangan.
Syarif menyebut hanya sebagian lahan tersebut yang cocok digarap untuk pembangunan hunian. Lahan tersebut nantinya akan dihibahkan kepada Kementerian PUPR untuk kemudian dibangun hunian vertical, baik dibangun oleh pemerintah maupun Kerjasama dengan pengembang.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Vicentius Sonny Loho menuturkan, lahan potensial yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan Program Sejuta Rumah masih dalam tahap peninjauan bersama Kementerian PUPR. Sementara ini, ada 21 lokasi dengan luas 381 hektare yang akan disediakan Kemenkeu
