Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Susi Janjikan Semua Nelayan Tradisional Dapat Asuransi Jiwa

Pemerintah menginginkan semua nelayan tradisional yang melaut di kawasan perairan Indonesia dapat memperoleh asuransi jiwa sebagai jaminan bagi anggota keluarganya bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan saat menangkap ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/Antara
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menginginkan semua nelayan tradisional yang melaut di kawasan perairan Indonesia dapat memperoleh asuransi jiwa sebagai jaminan bagi anggota keluarganya bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan saat menangkap ikan.

"Nelayan yang memiliki asuransi jiwa selama melaut akan merasa memiliki perlindungan dan keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh jaminan uang santunan jika keluarga mereka yang berprofesi sebagai nelayan mengalami musibah atau kecelakaan kerja saat melaut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rilis, Minggu (29/11/2015).

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta kepada para pemilik kapal untuk memenuhi aturan pemberian asuransi jiwa kepada nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK).

Hal itu, ujar dia, juga menguntungkan para pemilik kapal jika terjadi kecelakaan, mereka tidak perlu mengeluarkan uang yang besar untuk membayar santunan kepada keluarga ABK karena sudah tercakup oleh pihak asuransi.

Bahkan, Susi mengaskan jika pemilik kapal tidak mau mendaftarkan ABK-nya memiliki BPJS dan asuransi jiwa tersebut, pihaknya tidak akan segan untuk tidak mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) kepada pemilik kapal.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi rencana sejumlah lembaga pemerintah guna memformulasikan perlindungan sosial bagi nelayan dan anggota keluarganya di berbagai daerah di Tanah Air.

"KNTI menyambut baik rencana Kemenko Maritim dan BPJS Ketenagakerjaan mendorong formulasi perlindungan sosial kepada keluarga nelayan," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik, Senin (16/11/2015).

Menurutnya, hal tersebut karena kepada aspek keadilan bagi lingkungan dan keadilan bagi konsumen dinilai sudah mendapatkan cukup banyak perhatian dari pemerintah serta dunia usaha.

Namun, lanjutnya, terkait keadilan bagi pekerja perikanan seperti nelayan dan pembudidaya ikan, maka hal tersebut dinilai masih belum mendapatkan banyak perlindungan.

Untuk itu, dia mengutarakan harapannya agar skema formulasi perlindungan sosial nelayan tersebut dapat terus disempurnakan dalam rangka memperkuat perlindungan sosial kepada nelayan beserta keluarganya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper