Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah mensinergikan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertagas, anak perusahaan Pertamina, dipertanyakan. Apalagi jika pemerintah pada akhirnya memilih opsi sinergi itu berupa akuisisi Pertagas oleh PGN.
Pengamat kebijakan publik, Sofyano Zakaria, bagaimana mungkin PGN yang 43% sahamnya dimiliki asing mengakuisisi anak perusahaan Pertamina, yang 100% sahamnya dimiliki negara. "Jika demikian, pasti kepentingan asing akan bermain di sana," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/11/2015).
"Pemerintah harus mengkalkulasi bahwa PGN milik asing, apalagi dengan komposisi yang begitu banyak. Pemerintah jangan memberi keistimewaan kepada BUMN tidak jelas seperti itu. Karena jika itu dilakukan, sama saja dengan memberikan kue kepada asing," kata Sofyano, yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi).
Menurut Sofyano, jika pemerintah memaksakan akuisisi Pertagas oleh PGN, akan berdampak sangat buruk. Selain memberikan keuntungan kepada asing, juga akan menciptakan kecemburuan sosial yang bisa berdampak luas. "Publik akan menilai terjadi sesuatu, meski bisa saja tujuan pemerintah itu benar. Itu yang bahaya!" lanjut Sofyano.
Sofyano bahkan mengatakan, akan sangat ideal jika Pertamina yang mengakuisisi PGN. Caranya, bisa dengan membeli kembali saham yang ada di PGN. "Pertamina suruh saja membeli melalui buy back. Setelah itu, baru bisa dilakukan apapun," tuturnya.
Sofyano menambahkan Pertamina mampu melakukan itu. Karena kenyataannya, Pertamina memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat, dan bahkan bisa membeli saham di luar negeri.
Selain persoalan finansial, yang tak kalah penting, Pertamina merupakan BUMN yang 100% dimiliki negara. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh Pertamina akan masuk ke negara.
Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang mempertanyakan, jika benar PGN akan mengakuisisi Pertagas. Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan adanya neolib dalam pengelolaan gas. "Ini pro nasional atau pro asing? Siapa di balik semua itu? Sangat tidak lucu jika perusahaan yang saham asingnya begitu banyak, tiba-tiba mengakuisisi anak perusahaan Pertamina,"
kata Hatta.
Hatta mempertanyakan latar belakang rencana tersebut. Termasuk juga agenda di balik semua itu. "Apakah bisnis murni atau ada kepentingan-kepentingan? Jangan-jangan, ini sama seperti papa minta saham," lanjutnya.
Hatta meminta agar masalah ini dibahas tuntas. "Harus menjadi fokus bagi wakil rakyat. Komisi VII, harus bertanya secara kritis, sehingga latar belakang rencana tersebut bisa terungkap. DPR harus mengedepankan nasionalisme. Ini kan menguntungkan asing," katanya.
Untuk itu, senada dengan Sofyano, Hatta juga setuju jika yang dilakukan adalah Pertamina yang mengakuisisi PGN. Kondisi demikian akan lebih sehat dan fair. "Karena kita akan bisa mengawal Pertamina dengan habis-habisan," tutur Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
