Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PP Pengupahan Dinilai Hindarkan Politisasi Kepala Daerah

PP 78/2015 tentang Pengupahan dinilai akan menghindarkan terjadinya politisasi penetapan besaran upah minimum oleh kepala daerah yang biasa terjadi setiap tahunnya.
Muhamad Hilman
Muhamad Hilman - Bisnis.com 15 November 2015  |  20:00 WIB
Pekerja sedang merapikan boneka yang berwajah tokoh dalam film kartun.  - Bisnis.com
Pekerja sedang merapikan boneka yang berwajah tokoh dalam film kartun. - Bisnis.com

Bisnis.com, BEKASI - PP 78/2015 tentang Pengupahan dinilai akan menghindarkan terjadinya politisasi penetapan besaran upah minimum oleh kepala daerah yang biasa terjadi setiap tahunnya.

Ketua Bidang Sosial dan Pendidikan Asosiasi Praktisi HR Indonesia (ASPHRI) Fathullah mengatakan kendati penetapan besaran upah minum setiap tahunnya itu melalui perundingan tripartrit antara pemerintah, pengusaha dan buruh, namun penentuan besaran lebih bersifat politis.

"Pada akhirnya merugikan pengusaha. Dengan adanya UMK yang tinggi nantinya akan memicu perampingan karyawan atau akan ada PHK. Akhirnya mereka menganggur juga," katanya, Minggu (15/11/2015).

Selain itu, PP 78/2015 tentang Pengupahan itu akan memberikan kepastian budgeting bagi perusahaan sangat penting demi kelangsungan bisnis yang ada dan demi menarik minat investasi di Indonesia. "Seperti di Cina, pemerintahnya berani memastikan perubahan besaran upah minimum per tiga tahun."

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sistem pengupahan
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top