SKK Migas Dorong Peningkatan Kompetensi Pekerja Sektor Hulu Migas

Bisnis.com, JAKARTA--Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong peningkatan kompetensi pekerja sektor hulu minyak dan gas bumi.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan lembaga pengatur hulu migas tersebut menargetkan 1.000 pekerja memiliki sertifikasi pada 2016.

Salah satu cara yang ditempuh dengan menginisiasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi kegiatan usaha hulu migas (LSP Hulu Migas).

Hasilnya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menetapkan lisensi kepada LSP Hulu Migas. Sertifikasi lisensi diserahkan Ketua BNSP Sumarna F.Abdurrahman kepada Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi dan Ketua LSP Hulu Migas, Muliana Sukardi di kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut Amien, peningkatan kompetensi membuat tenaga profesional Indonesia dapat bersaing dengan tenaga profesional asing.

Tantangan tenaga kerja Indonesia akan semakin berat dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Ada sekitar 560 juta tenaga kerja di kawasan ASEAN yang akan bersaing, termasuk pekerja industri migas yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi.

Dengan kondisi ini, diperlukan percepatan dalam menciptakan tenaga terampil yang kompeten dan bersertifikasi di sektor hulu migas. Ke depan, LSP Hulu Migas akan melakukan uji kompetensi bagi pekerja di berbagai bidang disiplin ilmu yang ada di sektor hulu migas.

Dia menegaskan untuk kontraktor KKS, sertifikasi kompetensi ini bukan lagi sebagai pilihan, tapi kewajiban.

Mengingat lokasi operasi hulu migas berada di seluruh Indonesia, tempat uji kompetensi akan disebar di semua Perwakilan SKK Migas. Tujuannya, agar lebih banyak lagi pekerja di daerah untuk memperoleh kesempatan mengikuti uji kompetensi.
 
Sumarna menambahkan melihat sekitar 80 persen kegiatan eksploitasi dan eksplorasi kontraktor KKS dilakukan di lepas pantai (offshore), BNSP mendorong LSP Hulu Migas untuk melakukan percepatan sertifikasi pada SDM hulu migas yang bekerja di lepas pantai.

Dalam rangka itu, BNSP telah menjalin kerjasama OPITO sebagai lembaga sertifikasi untuk kegiatan hulu migas di lepas pantai. OPITO merupakan lembaga yang sertifikat untuk kegiatan offshore telah diakui lebih dari 135 negara di dunia.

Kerja sama yang dibangun dengan OPITO tidak saja terkait dengan adopsi standar dan sistem sertifikasinya, tetapi terkait dengan kegiatan pembangunan kapasitas (capacity building).
 
“Kami berkeyakinan pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Hulu Migas dapat terwujud, yang akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kapasitas nasional,” katanya melalui pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Muliana Sukardi menjelaskan LSP menargetkan 1.000 tenaga kerja profesional di sektor hulu migas yang akan disertifikasi pada 2016 mendatang.

Saat ini skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP-Hulu Migas mencakup bidang pengelolaan rantai suplai, pengadaan, serta aset dan kepabeanan. Diharapkan dalam perjalanannya, LSP Hulu Migas mampu mengembangkan skema sertifikasi pada bidang yang lainnya di sektor hulu migas.

Berdasarkan data SKK Migas, pada 2014, tercatat 32.292 tenaga kerja Indonesia bekerja di kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Hanya sekitar 1.165 pekerja yang merupakan tenaga kerja asing.