Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengendus adanya sejumlah pelaku industri besar dalam komoditas beras yang berisiko melakukan tindakan anti-persaingan usaha.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf mengatakan struktur pasar salah satu bahan pangan pokok tersebut hanya terkonsentrasi oleh pedagang besar. Adapun, hanya terdapat 11 provinsi yang merupakan penghasil beras di Indonesia.
"Mereka [pedagang besar] berisiko memengaruhi harga dengan mengendalikan pasokan beras di pasar secara berkelompok," kata Syarkawi kepada Bisnis, Kamis (12/11/2015).
Guna mengantisipasi hal tersebut KPPU telah menyiapkan langkah-langkah strategis berupa kebijakan, tindakan dan menurunkan tim yang akan terjun langsung ke lapangan.
Dia mengaku akan memonitor perilaku pedagang besar yang tersebar di 11 provinsi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Adapun, latar belakang penyelidikan tersebut disebabkan tingginya harga beras hingga saat ini.
Dalam keadaan normal, pertama, kenaikan harga bisa disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan seperti yang terjadi saat peringatan hari raya. Kedua, kelangkaan pasokan dikarenakan rendahnya produksi akibat dampak fenomena alam seperti El Nino.
Syarkawi menuturkan yang terjadi saat ini adalah permintaan dan produksi cenderung stagnan, tetapi harga masih tinggi.
Dalam hal ini, lanjutnya, terdapat perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Para pelaku usaha besar diduga mulai masuk ke dalam industri beras dengan mengembangkan industri berskala besar.
Menurutnya, pelaku usaha industri besar diduga telah menguasai pembelian dari petani, mengolahnya dan mendistribusikan ke konsumen dengan merek tertentu.
Kondisi tersebut, imbuhnya, dapat mengubah struktur kompetitif dan dinamis menjadi lebih rigid karena pasar menjadi oligopoli.
Pihaknya akan mengadakan dengar pendapat dengan pelaku usaha sektor beras dan sejumlah kementerian terkait dugaan praktik oligopoli di dalam negeri.
"Semoga dalam bulan ini kami bisa mengundang asosiasi pelaku usaha beras, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog [Badan Urusan Logistik]," ujarnya.
Seperti dikutip Bisnis (11/11), Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan terdapat tanaman padi seluas 4,1 hektare di berbagai daerah yang siap dipanen hingga Januari 2016. Produksi dinilai masih stabil dan cadangan Bulog juga cukup hingga akhir tahun.
Adapun, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti menegaskan stok di gudang Bulog masih sebanyak 1,4 juta ton dan cukup untuk mengintervensi pasar.
Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Nellys Soekidi juga menilai ketidaktersediaan hanya terjadi pada beras medium.
