Bisnis.com, JAKARTA – Industri pertanian, perkebunan, dan perikanan di Tanah Air dinilai belum siap bila Indonesia bergabung dengan Kemitraan Trans Pasifik (TPP).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan mengatakan TPP beranggotakan lebih banyak negara maju yang menetapkan standar berbeda dibandingkan dengan negara berkembang.
“Kalau kita ekspor ke sana ada banyak hambatan termasuk isu-isu lingkungan yang mesti dipenuhi oleh negara pengimpor,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (9/11/2015).
Menurut Thomas, manfaat TPP lebih cocok untuk produk-produk otomotif dan teknologi informasi karena Indonesia memiliki basis produksi. Sementara untuk mendapatkan manfaat di sektor agribisnis lebih pas bergabung dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Kemitraan dagang ini beranggotakan negara-negara Asean plus enam negara lain yakni Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. “Kalau RCEP penduduknya sekitar 3,4 miliar. TPP paling banter 1 miliar. Kalau kita fokus ke RCEP kita bisa lebih bersaing,” tuturnya.
Thomas memprediksi negara-negara RCED akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global. Bila ini terjadi, kata dia, konsumsi masyarakat akan meningkat sehingga mendongkrak ekspor produk pertanian, perikanan, dan perkebunan.
“Kalau ekonomi mereka tumbuh, orang yang dulunya makan ikan asin naik jadi ikan kaleng dan naik makan ikan sushi,” ujarnya.
Niat Indonesia bergabung dengan TPP dikemukakan Presiden Joko Widodo usai bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington DC, Senin (26/10/2015) .
“Kami adalah negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan Indonesia berniat bergabung dengan TPP,” kata Presiden Jokowi.
TPP dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat pada 2008 dan kemudian disepakati oleh negara Pasifik lain seperti Australia, Brunei Darussalam, Cili, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Keanggotaan TPP kemudian bertambah setelah masuknya Jepang, Kanada, dan Meksiko. Tanpa Indonesia, nilai produk domestik bruto ke-12 negara itu mencapai hampir US$30 triliun.
Thomas mengungkapkan negara-negara TPP pun masih belum kompak untuk menyepakati aturan main kongsi dagang tersebut. Dia mencontohkan industri udang di AS takut dengan produk-produk murah dari Vietnam. Sebaliknya, Vietnam mencemaskan hambatan-hambatan non tarif seperti subsisi impor di Negeri Paman Sam.
“Jadi di negara anggota mereka sendiri pun masih ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu,” ujar Ketua Komite Tetap Industri Makanan dan Minuman Kadin ini.
