Bisnis.com, JAKARTA- Lega dan bahagia tidak bisa disembunyikan dari paras Sopia. Warga kelurahan Pa'biringa, Jeneponto, Sulawesi Selatan itu kini tak lagi tinggal di kolong rumah panggung milik orang tuanya.
Sejak tahun lalu, Sopia sudah pindah ke rumah kayu, tak jauh dari lokasi tempat tinggalnya yang lama.
"Memang belum ada listrik, tapi saya senang tidak tinggal lagi di kolong,"ujarnya saat ditemui Bisnis.
Sopia tidak sendirian. Dia pindah bersama 49 kepala keluarga lainnya. Rumah kayu yang dia tempati merupakan bantuan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). Total ada 50 rumah khusus yang dibangun pemerintah di sana.
Rumah yang ditempati Sopia terbilang resik. Rumah kayu itu berbentuk bujur sangkar, berisi dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu kamar mandi. Komposisi itu setara dengan tipe rumah 36 atau masuk dalam kategori rumah layak huni.
Kendati rumah yang ditinggali Sopia layak huni, lingkungan tempat tinggalnya kurang layak huni. Belum ada instalasi listrik dan air bersih di sana. Lahan tempat rumah Sopia memang lahan baru yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Agar tidak gelap gulita, Sopia dan warga lainnya membeli kabel sepanjang 200 meter untuk mendapat aliran listrik dari kampung tetangga. Alhasil, bohlam di rumah Sopia bisa menyala.
Halik Nur Daeng Nassa, nelayan yang juga mendapat bantuan rumah dari pemerintah mengatakan, dia dan warga lainnya juga membuat sumur sendiri untuk mandi dan cuci.
"Tapi kadang air (di sumur) kering," tukasnya.
Dia berharap, Pemkab Jeneponto bisa membantu pemasangan pipa air bersih di lingkungan tempat tinggalnya. Selama air kering, Halik harus mengambil air dari kampung tetangga.
Kendati demikian, Halik sudah cukup senang bisa tinggal di rumah kayu bantuan pemerintah.
"Saya tidak punya lahan, tidak punya rumah, selama ini tinggal di kolong rumah orang tua. Sekarang saya ingin giat bekerja untuk masa depan anak-anak saya," tuturnya.
Kelas Terbawah
Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan mengatakan tahun depan pemerintah berniat membangun 50 rumah khusus lagi. Pasalnya, jumlah rumah yang dibangun saat ini tidak mencukupi kebutuhan.
"Bahkan ada yang ribut kemaren, ada yang tidak dapat kunci," ujarnya.
Menurut Syarif, rumah khusus seperti di Jeneponto hanya dibangun untuk strata masyarakat terbawah, yakni golongan masyarakat yang tidak bisa membeli rumah dan menyewa rumah. Golongan masyarakat ini memiliki pendapatan di bawah Rp2,6 juta per bulan.
Syarif menyebut, pembangunan rumah khusus di Jeneponto merupakan sebagian kecil dari target pemerintah membangun 50.000 rumah khusus hingga 2019. Selain nelayan, pemerintah juga akan membangun rumah khusus untuk personil TNI/Polri di wilayah perbatasan.
Total kebutuhan dana dalam rencana strategis pemerintah untuk membangun rumah khusus mencapai Rp12,45 triliun. Pemerintah juga menyiapkan anggaran hingga Rp34,25 triliun untuk peningkatan kualitas hunian menjadi layak huni.
Dana tersebut akan digelontorkan secara bertahap untuk memperbaiki 1,5 juta unit rumah tidak layak huni. Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan stimulasi untuk 250.000 unit rumah baru yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.
Sewa Seumur Hidup
Di wilayah perkotaan, pemerintah berniat menerapkan konsep sewa seumur hidup untuk menjamin tempat tinggal bagi kalangan berpenghasilan rendah. Syarif mengatakan, ide tersebut muncul setelah bercermin dari relokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun di Jatinegara.
Warga Kampung Pulo yang pindah ke rusun Jatinegara merasa tidak memiliki rumah lagi meskipun sudah pindah ke hunian yang layak. Pasalnya, status rumah susun yang dibangun pemerintah adalah rumah susun sewa.
Menurut Syarif, dengan sistem sewa, warga tidak memiliki rasa memiliki. Mereka tetap dirundung kegelisahan. "Kalau dia tidak mampu sewa lagi, dia mau ke mana? Negara harus mensubsidi mereka, orang-orang terlantar kan kewajiban negara juga," jelasnya.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR berniat menerapkan sewa seumur hidup bagi masyarakat yang tidak mampu. Bahkan, bagi yang tidak mampu menyewa, hunian akan diberikan kepada masyarakat secara permanen untuk memberikan kepastian.
Bagaimanapun, tak dapat dipungkiri persoalan papan selama ini mengalami gerak maju lebih lambat dari persoalan pangan dan papan. Oleh karena itu, negara memang harus hadir untuk kaum papa.
Pembinaan dan manajemen terbaik bermula dari rumah. Kekuatan sebuah bangsa tergantung juga tergantung dari integritas rumah tangga, ujaran lama dari Konfusius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
