Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah melakukan tiga kesalahan fatal dalam menyusun kebijakan fundamental yang berefek negatif kepada masyarakat saat ini.
Kalla menyebutkan tiga kebijakan tersebut ialah aturan dalam sektor pemanfaatan kayu, eksploitasi tambang, dan perkebunan.
Menurut dia, ketiga kebijakan tersebut dulunya memang memberi kemakmuran bagi bangsa, namun semakin lama hal itu justru membawa dampak buruk bagi kemajuan Negeri Katulistiwa.
"Kita harus mengoreksi pasar dalam negeri secara fundamental. Ada tiga kesalahan yang harus kita pelajari, dulu menjadi bagian kemakmuran sekarang berefek negatif,"jelasnya, Jumat (6/11/2015).
Dahulu, Kalla bercerita, Indonesia hebat dalam upaya eksploitasi hasil hutan, hingga timbul penebangan hutan ilegal (illegal logging). Hasilnya, bisnis pengusaha kayu memang maju pesat melalui ekspor besar-besaran dengan harga terjangkau.
"Tapi semakin ke sini [zamannya], kayjudikirimkan ke luar negeri, kita kebagian banjirnya dan kekeringan," tuturnya.
Di sektor pertambangan, berbagai lahan di wilayah sumber mineral seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, habis dikeruk hingga berlubang dan rusak. Harga komoditas mentah itupun terus menurun akibat perlambatan ekonomi.
Ironisnya, uang hasil penjualan hasil tambang malah tak singgah ke Tanah Air karena sengaja disimpan di negara lain, "Kita mengemis mengembalikannya dengan tax amnesty."
Kesalahan terakhir di sektor perkebunan ialah pemerintah memberi izin penggunaan lahan gambut terlalu banyak hingga akhirnya menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi awal bencana asap saat ini.
