Bisnis.com, BANDUNG - Kalangan pengembang perumahan di Jawa Barat meminta pemerintah memberikan subsidi bunga kredit konstruksi bagi developer yang fokus membangun hunian rumah rakyat.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jabar Rahayu Wiramihardja mengatakan tingginya bunga kredit konstruksi saat ini di kisaran 14%-15% memicu perlambatan realisasi pembangunan rumah murah.
Dia menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi bunga kredit konstruksi untuk menjamin pasokan rumah murah lebih banyak.
“Perlambatan pembangunan rumah murah yang dialami beberapa pengembang saat ini karena modal kerja yang terbatas,” katanya, Rabu (4/11/2015).
Dia menjelaskan harga rumah yang dijual mulai Rp115 juta per unit dengan bunga KPR 5% tidak seimbang dengan harga lahan dan material pendukung produksi yang terus merangkak kenaikan.
Salah satu kasus terakhir, ungkapnya, penjualan rumah murah di Garut anjlok karena diduga pengembang kekurangan modal kerja.
“Sebenarnya permintaan konsumen akan kebutuhan rumah murah begitu tinggi. Akan tetapi, keterbatasan modal membuat proses pembangunan menjadi lama,” tegasnya.
Rahayu menjelaskan jika pemerintah tidak memberikan subsidi bunga kredit konstruksi, pengembang harus merogoh kocek tambahan investasi.
Kendati demikian, Apersi tetap berkomitmen untuk merealisasikan target rumah murah yang mencapai 36.500 unit pada tahun ini bisa terpenuhi.
“Sampai saat ini sudah 20.000 unit rumah yang dibangun oleh pengembang yang tergabung dalam Apersi di Jabar,” katanya.
Ketua Apersi Korwil 2 Priangan Timur Nurul Mubin mengaku akibat proses transaksi yang terlalu lama, penjualan rumah murah di Garut dalam 3 bulan terakhir anjlok karena calon pembeli memilih membatalkannya.
Menurutnya, sekalipun kondisi ekonomi nasional belum stabil, namun minat masyarakat untuk membeli rumah murah sangat tinggi.
"Kami minta komitmen pemerintah daerah untuk membantu pemenuhan rumah bagi masyarakat. Sebab, pada dasarnya pengembang sudah bersedia," ujarnya.
Dia menjelaskan lamanya proses transaksi dipicu rumitnya pemasangan instalasi listrik, jaringan air dari PDAM, sertifikat dari BPN, dan kredit konstruksi perbankan.
Padahal, pemerintah daerah bisa mengintervensinya agar proses tersebut bisa lebih cepat. "Misalkan pemerintah berkoordinasi dengan bank untuk mempercepat proses persetujuan penyediaan kredit, maka pembangunan bisa terealisasi cepat,” paparnya.
Dihubungi terpisah, Realestat Indonesia (REI) mengaku kesulitan mencari lokasi di Kota Cirebon untuk rumah murah karena harga tanah di kota tersebut sudah terlalu mahal.
Ketua REI Cirebon Wawan Setiawan mengatakan dengan luas wilayah kurang lebih 37 kilometer persegi, Kota Cirebon lebih cocok dijadikan lokasi pembangunan gedung atau bangunan vertikal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
