Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menerima Kelompok Kerja (Pokja) Kebakaran Hutan dan Lahan Universitas Gadjah Mada yang menyampaikan saran strategis terkait pengelolaan lahan gambut di Tanah Air.
Seusai pertemuan tersebut, Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan kajian gambut oleh jajaran peneliti UGM telah dilakukan sejak 1974 hingga 2014 dan 2015.
"Dari hasil kajian tersebut, kami sampaikan bahwa resep atau semacam paket upaya untuk mengatasi atau mencegah kebakaran atau kerusakan lahan gambut ke depan," ujarnya di Kantor Presiden, Selasa (3/11/2015).
Paket tersebut, lanjutnya, terdiri dari integrasi aspek sosial, teknis, dan politik. Lantas ketiga aspek tersebut harus dibungkus dengan aspek legal sebagai payung hukum, berupa penegakan, harmonisasi, serta perbaikan aturan.
"Perlu rekayasa sosial, rekayasa teknis, dan aspek politik pembangunan ekonomi dalam hal pengelolaan HTI ataupun perkebunan," imbuhnya.
Selain itu, Pokja UGM juga mendorong perbaikan tata ruang gambut untuk memperbaiki kondisi topografi sehingga dapat mengendalikan tata air dan restorasi di lahan gambut.
Ketua Pokja Karhutla UGM yang merupakan Ahli Gambut Azwar Maas mengatakan kebakaran gambut terjadi karena kubah gambut dicacah dengan kanal yang menyebabkan air mengering.
"Penyebab kebakara karena kubahnya tidak dikonservasi. Ke depan siapapun yang berada di kubah harus kembalikan fungsi kubahnya," tutur Azwar.
Azwar menambahkan saat ini sebenarnya pemerintah sudah punya payung hukum penyelamatan gambut dari kebakaran, yakni PP No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
