Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
"Kami menolak RAPBN 2016. Sebagai akibat UU apabila DPR tidak setuju RAPBN 2016 pemerintah menjalan APBN tahun yang sebelumnya. Fraksi Partai Gerindra berpihak pada rakyat sehingga penolakan ini membawa pesan agar pemerintah lebih sungguh-sungguh kerja, kerja dan kerja sehingga dapat berhasil untuk mensejaterahkan rakyat," ujar Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Wilgo Zainar dalam rapat Badan Anggaran di DPR, Kamis (29/10/2015) malam.
APBN merupakan manifestasi visi untuk kesejahteraan rakyat karena itu pasal 23 ayat UUD menyebutkan RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan anggota dewan.
Dengan harapan pengelolaan APBN dapat tepat sasaran, menggerakan perekonomian, menguatkan ketahanan pangan, dna pada akhirnya menjadikan negara kita berdaulat dan sejahtera.
"APBN harus disusun dengan prinsip dasar 12 ayat 1 UU 17 tahun 2003 APBN disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintah negara dan kemampuan untuk memperoleh pendapatan," katanya.
Wilgo memaparkan sejumlah pandangan fraksi Partai Gerindra terkait potret APBNP 2015.
Pertama, fraksi Partai Gerindra menghendaki APBN yang terbaik untuk bangsa dan negara sehingga dapat mewujudkan tujuan negara sebagai mana dikatakan dalam pembukaan UUD 1945.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra sangat mendukung optimisme pemerintah dengan menyetujui APBNP 2015 senilai Rp1.981,15 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,7%.
Sementara itu tren pertumbuhan ekonomi sedang melambat dan pada 2014 ekonomi hanya bertumbuh sebesar 5,01%. Persetujuan ini berdasarkan ekspektasi Joko Widodo sebagai kepala pemerintah.
Kedua, Fraksi Partai Gerindra mendukung optimisme pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak yang sangat tinggi tahun 2015 yaitu senilai Rp1.294,26 triliun naik 31,41% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2014.
Meskipun realisasi penerimaan pajak 2014 hanya naik sebesar 6,91% dari realisasi penerimaan 2013.
"Saat ini pemerintah telah mengestimasi shortfall Rp120 triliun atau lebih," ucapnya
Ketiga, fraksi Gerindra mencermati penerimaan pajak per 31 agustus 2015 baru mencapai Rp598 triliun sebesar 46,2 % dari target pajak 2015 dari Rp1.294,26 triliun
"Realisasi ini bahkan lebih rendah penerimaan pajak periode yang sama tahun 2014," ujarnya.
Keempat, Fraksi Partai Gerindra mencermati adanya kelemahan pengelolaan APBNP 2015 sehingga menghasilkan pertambahan jumlah penduduk miskin selama 6 bulan sampe dengan bulan Maret 2015 sebanyak 260.000 orang sehingga penduduk miskin bertambah menjadi 28,59 juta orang.
Wilgo menuturkan kelima, Fraksi Partai Gerindra mencermati terjadinya kegagalan pemerintah dalam pengelolaan APBNP 2015 sehingga tidak dapat mensejahterahkan rakyat karena pertumbuhan ekonomi hanya mencapai dibawah 5%, meskipun pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup besar antara lain, dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi BBM berjenis premium yang sangat membebani APBN.
Keenam, Fraksi Gerindra mencermati kinerja belanja pemerintah pusat yang baru mencapai 57,7% sampai dengan 7 Oktober 2015, untuk program pembangunan penyerapannya pun masih sangat rendah.
Hal ini tercermin penyerapan dana desa 46,99% baru diterima desa walaupun dari pemerintah pusat telah merealisasikan transfer 80% ke kabupaten.
"Padahal dana desa amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang harus dilaksanakan. Lebih parahnya lagi penyerapan anggaran di kementerian desa untuk daerah tertinggal dan transmigrasi baru 16,75%. Kami berharap tetap alokasi dana desa dapat ditingkatkan dari pagu saat ini," tutur Wilgo.
Ketujuh, Fraksi Partai Gerindra mencermati kinerja pembangunan infrastruktur dasar program prioritas belum menunjukkan hasil yang signifikan sampai bulan Oktober 2015.
Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru mencapai 45,07% dari total anggaran senilai Rp118,5 triliun.
Delapan, Fraksi Partai Gerindra mencermati kinerja pemerintah Jokowi dan Jusuf Kala dalam menangani bencana asap sangat mengecewakan sehingga bencana asap berkepanjangan. Hal ini mengakibat 503.000 terserang penyakit ISPA, 10 orang meninggal, dan 43 juta terpapar asap.
"Ini menjadi atensi kami bagaimana penanggulangan bencana asap ini pemerintah lebih cepat menanggapi sehingga diperlukan alokasi khusus," kata Wilgo.
Kesembilan, Fraksi Partai Gerindra mencermati penyertaan modal negara (PMN) dalam APBNP 2015 yang senilai Rp62 triliun, baru direalisasi senilai Rp28 triliun atau sebesar 45,16%.
"Kami menuntut BUMN dapat menjadi agent of development dan memberikan kontribusi untuk dapat menggerakan ekonomi nasional dan mampu meningkatkan dividen pendapatan negara bukan malah sebaliknya membebani APBN. Kami memandang PMN BUMN sebaiknya ditiadakan," tegasnya.
Setelah mencermati APBNP 2015 dari sisi pendapatan dan belanja negara, lanjutnya, kinerja pemerintahan Joko Widodo tidak satupun capai target atau jauh dari target yang telah ditetapkan.
Fraksi Partai Gerindra menilai target penerimaan negara RAPBN 2016 yang diusulkan senilai Rp1.822 triliun termasuk target penerimaan pajak senilai Rp1.506 triliun. naik 14,8% dari realisasi APBNP 2015 tidak realistis mengingat kinerja penerimaan pajak sangat rendah.
"Melihat kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan tidak lebih besar dari APBNP2015. Pengelolaan APBN 2015 yang rendah pendapatan negara dan penyerapan negara jauh dibawah target ini membuat pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat dan membuat nilai tukar rupiah yang tidak stabil," tutur Wilgo.
Untuk diketahui, dalam pembahasan rapat RAPBN 2016 antara Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerintah, Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satu dari 10 fraksi yang menolak RAPBN 2016 disahkan.
Berdasarkan pantauan Bisnis.com, pada pukul 01.30 WIB dini hari (Jumat 30/10), masih dilakukan pembahasan RAPBN 2016 oleh Badan Anggaran bersama dengan pemerintah.
