Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Property Watch (IPW) menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara untuk menjamin pasokan listrik bersubsidi bagi penghuni rumah murah.
Chief Executive Officer IPW, Ali Tranghanda, mengatakan di beberapa wilayah rumah murah yang disubsidi pemerintah melalui skema FLPP justru dipasang listrik berdaya 1.300 Watt. Instalasi listrik dengan daya sebesar itu menurut Ali lebih mahal ketimbang plafon daya listrik subsidi sebesar 900 Watt.
"Yang harus dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah menjalin kerja sama dengan pihak PLN untuk menetapkan apakah rumah sederhana FLPP ini dapat dimasukan sebagai golongan penerima subsidi dengan daya 900 W," jelasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip bisnis.com, Senin (26/10/2015).
Dia menambahkan, Kementerian PUPR harus menjajaki kemungkinan adanya pengurangan pemasangan listrik untuk rumah sederhana yang menggunakan fasilitas FLPP.
Ali menerangkan, IPW mempertanyakan kriteria kategorisasi dari masyarakat miskin dan rentan miskin yang menjadi target subsidi sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data TNP2K menunjukkan, saat ini ada 24,7 juta keluarga yang miskin dan rentan miskin.
Padahal, PLN memperkirakan subsidi yang saat ini diberikan untuk golongan daya 450 dan 900 W mencaai 48 juta kepala keluarga. "Jadi sisanya, sebanyak 23 juta KK diperkirakan yang akan dicabut subsidinya pada tahun depan, padahal masih banyak masyarakat menengah bawah yang butuh subsidi listrik," pungkasnya.
