Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Bambang Harjo S. khawatir tawaran Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada swasta yang memiliki lahan untuk membangun Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, dapat mematikan Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II.
Dia mengatakan pemerintah harus memiliki ketegasan perkara Cilamaya sehingga tak ada wacana baru soal potensi pembangunan pelabuhan yang dibatalkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu. Dia mengaku bahwa Cilamaya memiliki potensi bagus sebagai pelabuhan strategis yang menunjang keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok.
Jadi kalau tidak bisa dibangun, ya, swasta tidak boleh karena ini untuk keselamatan barang publik. Itu berarti tidak boleh dibangun di situ sekalian, ucapnya, Minggu (11/10/2015).
Dia menuturkan realisasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya dapat menghemat biaya logistik mendekati 50%. Dia mencontohkan pengiriman barang melalui truk menuju Priok dari Karawang membutuhkan biaya Rp3 juta, sementara pengangkutan via kapal menuju Singapura juga sekitar Rp3 juta. Akses yang lebih dekat ke pelabuhan akan mengurangi beban biaya di truk.
Dia menyebutkan pemerintah cenderung memilih Pamanukan, Subang, sebagai pengganti Cilamaya. Menurutnya, letak lokasi itu tidak layak sebagai pelabuhankarena berada di tanjung dengan ombak besar. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan Cirebon untuk mengurangi beban Priok.
Letaknya yang berjarak 182 km dari Karawang atau ditempuh selama 2,5 jam via darat menjadikan Cirebon mudah diakses. Sementara itu, jarak dari Karawang ke Jakarta bisa memakan waktu 6 jam dan potensi kemacetan yang lebih besar.
Bambang mengatakan pemerintah bisa membangun kawasan industri baru di Cirebon sehingga perjalanan logistik bisa terpecah yang mana wilayah Jawa Barat bagian tengah dan barat dapat memanfaatkan Priok, sedangkan Jawa Barat sebelah sisi timur bisa menggunakan Pelabuhan Cirebon.
Kalau Cirebon itu bisa dijadikan pelabuhan untuk wilayah Bandung dan Tasik. Ini masih bisa tapi cuma jauh, katanya.
