Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui paket kebijakan tahap I belum mampu meredam pemutusan hubungan kerja (PHK) secara langsung.
"Paket itu kan kemarin dijelaskan itu fokusnya pada investasi, ekspor, properti. Tapi itu memerlukan investasi baru, sehingga perlu waktu. Tidak berarti begitu ke luar kemudian langsung PHK berhenti," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/9/2015).
Darmin mengatakan PHK terjadi karena perlambatan ekonomi nasional. Namun, Menko optimistis perlambatan itu semakin mereda pada kuartal III/2015.
"Tapi itu tidak berarti PHK akan sepenuhnya berhenti. Ini adalah proses, tidak bisa diputar balik begitu saja," tuturnya.
Perekonomian dalam negeri, lanjut Darmin, sangat tergantung pada pergerakan konsumsi domestik. Dari sisi pemerintah, stimulus yang digulirkan antara lain dalam bentuk realiasai APBN, dana desa Rp20 triliun, dan beras untuk masyarakat miskin.
Kementerian Tenaga Kerja mencatat industri padat karya yang terancam melakukan rasionalisasi jumlah pegawai antara lain garmen, tekstil, industri logam, dan sepatu.
Pada Agustus 2014, total pegawai yang di-PHK tercatat sebanyak 26.506 orang. Angka PHK terbesar paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan jumlah mencapai 12.000 orang.
Selain itu, angka PHK di Banten mencapai 5.423 orang, Jawa Timur 3.219 orang, Kalimantan Timur 3.128 orang, DKI Jakarta 1.430 orang, dan Jawa Tengah 1.305 orang.
Mayoritas PHK dilakukan karena perusahaan tidak memperpanjang Pejanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, perusahaan mengakhiri perpanjangan kontrak dengan pihak ketiga atau outsource, dan efisiensi.
Seperti diketahui pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap II setelah merampungkan rapat tentang kemudahan berusaha di Indonesia dan foreign direct investment (FDI) yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo pada pukul 13:30 WIB.
"Pokoknya kita disuruh kumpul pukul 13:30, pemerintah tidak akan umumkan banyak banyak lagi secara sekaligus seperti yang lalu," ujar Darmin.
Kemungkinan, ujarnya, pemerintah hanya akan menjelaskan tiga kebijakan utama yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap II. Pemerintah kembali menggandeng Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memaparkan kebijakan sektor keuangan guna memacu perekonomian nasional.
"Dari pemerintah ada yang menyangkut industri, ekspor, dan keuangan," lanjut Darmin.
