Bisnis.com, JAKARTA – Pengkajian regulasi yang berkaitan dengan perbaikan perekonomian diperkirakan rampung enam bulan dari sekarang.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan cukup panjang karena regulasi yang ada berjumlah ribuan dan banyak yang saling berkaitan dengan regulasi lain.
“Dalam enam bulan harus selesai semua regulasi yang jumlahnya ribuan. Di pusat saja ada sekitar 1.600 regulasi. Belum lagi yang di daerah,” katanya, Senin (21/9/2015).
Menurutnya, pengkajian regulasi di tingkat daerah akan dilaksanakan setelah regulasi di tingkat pusat rampung. Selain itu, pengkajian regulasi di daerah benar-benar harus dicermati mana yang perlu dicabut dan dipertahankan karena acap kali tumpang tindih.
“Itu bikin high cost dan mengganggu ekonomi juga. Supaya efisien, kita jangan kerja dengan cara lama,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis sektor riil, yang pemulihannya membutuhkan sinergi dari dalam.
“Kalau 1998 kita krisis financing. Dengan bantuan IMF [International Monetary Fund] itu bisa selesai tiga tahun. Krisis sektor riil ini baru sekali setelah merdeka. Ini pertama kali daya turun jatuh sekali. Banyak lay off dan perusahaan yang berhenti produksi dalam enam bulan ini,” ujarnya.
Menurutnya, perlu ada paradigma yang berubah dari pemerintah dan pengusaha dengan memiliki sense of crisis. Dia mengatakan bahwa kalangan pengusaha dan pemerintah harus satu suara.
“Di sisi lain pemerintah mengupayakan melalui deregulasi. Sekarang masih evaluasi, karena biasanya maunya pengusaha dan pemerintah beda. Ini yang harus disamakan,” katanya.
