Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia akan memperoleh audit fee yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 414.000 euro atau setara dengan Rp6,67 miliar atas terpilihnya BPK RI sebagai external auditor IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk masa penugasan dua tahun.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Bisnis.com pada Jumat (18/9/2015), dalam Sidang Umum ke 59 IAEA yang dilaksanakan di Wina, Austria pada 17 September 2015, BPK terpilih dan ditetapkan sebagai external auditor IAEA untuk periode 2016 sampai dengan 2017.
Keberhasilan tersebut merupakan sinergi antara Kemenlu, PTRI Wina dan BPK. Pengajuan proposal dilakukan pada 2 Februari 2015 oleh Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari.
Proposal kemudian dilanjutkan proses penggalangan dukungan kepada 164 wakil negara anggota IAEA oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis pada 25 Juni 2015, dan komunikasi yang intensif antara BPK dan pihak Kemenlu.
Sidang Umum tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Tetap RI, BATAN dan BAPETEN dan delegasi BPK yang dipimpin oleh Anggota VI BPK Bahrullah Akbar.
Dalam sambutannya, Bahrullah mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan IAEA kepada Indonesia, dan berkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi.
IAEA adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer.
IAEA berfungsi sebagai forum antar-pemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia. Kantor pusat IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 164 negara.
